Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Sampang

Rencana Pembangunan MPP Gagal

DPMPTSP Sebut Terkendala SDM

03 Januari 2020, 09: 40: 18 WIB | editor : Abdul Basri

MENUNGGU PELANGGAN: Tukang sol sepatu nangkring di depan Kantor DPMPTSP Sampang kemarin.

MENUNGGU PELANGGAN: Tukang sol sepatu nangkring di depan Kantor DPMPTSP Sampang kemarin. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Rencana pembangunan mal pelayanan publik (MPP) di Sampang dipastikan gagal. Hal itu karena ketidaksiapan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bakal bergabung dalam pusat pelayanan terpadu itu.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang Slamet Wahyu Riyadi mengatakan, pembangunan MPP masuk agenda 2019. Tahun ini pihaknya tidak mungkin melanjutkan rencana tersebut.

Sebelumnya beberapa pegawai DPMPTSP sudah melakukan studi banding ke DPMPTSP Banyuwangi pada November 2019. Tujuannya, mengkaji dan mengetahui realisasi MPP tersebut. ”Sebenarnya kita pengin banget bangun MPP. Tapi sepertinya masih banyak kekurangan dan persiapan yang harus kita siapkan,” katanya kemarin (1/1).

Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan rencana itu gagal. Di antaranya, fisik bangunan belum ada. Di samping itu, ketersediaan SDM di beberapa OPD masih minim. ”Dari fisik gedung tidak nutut. Masing-masing OPD merasa keberatan untuk menarik personelnya karena masih ada yang kekurangan,” ungkapnya.

Kendati begitu, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan perizinan yang mudah bagi masyarakat. Pihaknya mengaplikasikan proses perizinan non-usaha di OPD terkait. Misalnya, izin operasional puskesmas. ”Kalau praktik dokter izinnya masih di dinkes. Tapi untuk izin operasional, ngurusnya ke kita (DPMPTSP),” ujar Slamet.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan meminta rencana tersebut tetap direalisasikan. Sebab, DPMPTSP sudah melakukan studi banding. Alasan dinas terkait perlu dikaji lagi. Masalah gedung bisa menggunakan Pasar Margalela. Selain itu, di masing-masing OPD punya anggaran untuk peningkatan aparatur pemerintah.

”Tinggal dipompa saja dengan melakukan pelatihan dan yang lainnya. Yang penting ada niat baik untuk memajukan terutama mengubah sistem perizinan yang selama ini dianggap ruwet,” tutur politikus Partai Gerindra. (bil)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia