Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Bongkar Bisnis Solar tanpa Izin, Polda Jatim Tetapkan Enam Tersangka

12 Desember 2019, 11: 38: 22 WIB | editor : Abdul Basri

DIBORGOL: Tersangka dikawal ketat anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Timur di SPBU Blega, kemarin sore.

DIBORGOL: Tersangka dikawal ketat anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Timur di SPBU Blega, kemarin sore. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Polda Jawa Timur turun tangan mengungkap dugaan bisnis gelap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Madura. Tata niaga mulai pengangkutan, penyimpanan hingga penjualan BBM bersubsidi tersebut tanpa dilengkapi izin.

Enam orang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Pengungkapan penyimpangan solar itu atas informasi masyarakat. Tempat kejadian perkara (TPK) pertama di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Sumenep, Selasa (19/11). Kedua, di SPBU 5469101 di Desa Karang Panasan, Kecamatan Blega, Bangkalan. Jumat (6/12).

Polda merilis kasus tersebut di SPBU Blega kemarin sore (11/12). Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Kasubdit IV Tipidtder Ditreskrimsus Polda Jatim Kompol Wahyudi beserta jajaran Polres Bangkalan hadir di lokasi.  

Dalam rilis kemarin, polda menghadirkan enam orang tersangka yang memakai baju oranye. Barang bukti (BB) juga ditunjukkan ke publik.

”Di ujung tahun ada ketersediaan BBM bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat. Tim kami sudah mengungkap di SPBU Blega hasil pengembangan dari Sumenep,” kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan.

Menurut Luki, penyalahgunaan BBM tersebut berjalan lebih kurang setahun. Hasil dari pemeriksaan, dalam seminggu ada tiga kali pengambilan BBM. Sekali pengambilan 15 ton sehingga dalam seminggu ada 45 ton. Karena sudah berjalan setahun, lebih kurang ada 2.160 ton.

”Ini sedang kami dalami. Sementara ini, BBM ini untuk industri. Akan kami dalami ke industri yang sudah menjalin kerja sama,” janjinya.

Luki menjelaskan, ada beberapa tempat yang sudah menjalin kerja sama. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, dan daerah lain. Pihaknya sedang melakukan pengembangan. Program pemerintah harus diamankan.

”Makanya kami akan terus bekerja sama dengan stakeholder lainnya (mengungkap) atas kegiatan yang melanggar kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Pasal yang disangkakan adalah undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tim penyidik juga sudah meminta keterangan dari sepuluh saksi.

(mr/rul/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia