Selasa, 28 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Features

Begini Warning KPK pada Kepala Daerah, ASN, hingga Kades

12 Desember 2019, 11: 31: 15 WIB | editor : Abdul Basri

USAI ACARA: Kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK Arief Nurcahyo (tengah) bincang-bincang dengan peserta.

USAI ACARA: Kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK Arief Nurcahyo (tengah) bincang-bincang dengan peserta. (MOH. ALI MUHSIN/RadarMadura.id)

Share this      

Perilaku tindak pidana korupsi masih menjadi ancaman serius di negara ini. Meski sudah banyak yang dipenjara, namun tidak membuat efek jera. Koruptor-koruptor baru biasa terus lahir. Bagaimana KPK melakukan pencegahan?

AULA Hotel Odaita dipadati sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) kemarin (11/12). Mereka duduk rapi di kursi yang menghadap ke barat tersebut. Mereka terdiri dari ASN di lingkungan pemkab, anggota DPRD, dan sejumlah kepala desa.

Semua peserta serius mendengarkan paparan dari pemateri. Sekali-kali mereka mencatat poin-poin yang dinilai sangat penting. Bahkan, di antara mereka juga banyak yang mendokumentasikan data melalui kamera yang terpampang di slide.

Materi tersebut berkenaan dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah dan memberantas korupsi. Materi itu disampaikan langsung Arief Nurcahyo, kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK.

Arief menjelaskan panjang lebar berkenaan dengan korupsi. Baik klasifikasi korupsi, macam-mcam korupsi, jenis perkara tindak pidana korupsi, dan sebagainya. Dengan penjelasan itu, peserta diharapkan mengerti dan tidak terjerumus pada tindak pidana korupsi.

Menurut Arief, korupsi di negeri ini masih terjadi karena berkenaan dengan keserakahan dan kerakusan para koruptor. Kemudian berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tidak pernah usai. Lalu, berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yang ringan.

”Coba kalian lihat yang jadi tersangka di KPK, apakah mereka orang miskin?” tanya Arief Nurcahyo kepada audiens yang langsung dijawab dengan kata bukan.

Koruptor banyak dari kalangan pejabat dan orang mampu. Data korupsi dari 2004–2010 menunjukkan jumlah tersangka dari unsur pejabat eselon I/II/III sebanyak 203 orang. Wali kota/bupati dan wakilnya 108 orang, hakim 22 orang, pengacara 11 orang, jaksa 11 orang, dan korporasi 6 orang.

Kemudian, dari swasta 258 orang, menteri/kepala K/L 27 orang, gubernur 20 orang, komisioner 7 orang, duta besar 4 orang, polisi 2 orang, dan DPR/DPRD mencapai 255 orang.

Ada pula jenis penyuapan ada 602 perkara, pengadaan barang dan jasa 195 perkara, penyalahgunaan anggaran 47 perkara, tindak pidana pencucian uang (TPPU) 31 perkara, pungutan atau pemerasan 25 perkara, perizinan 23 perkara, dan merintangi proses KPK sebanyak 10 perkara.

”Ada tujuh klasifikasi korupsi, di antaranya suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan,” jelasnya.

Pihaknya mewanti-wanti agar masyarakat atau pejabat daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pun kepala daerah untuk tidak bermain-main jual beli jabatan.

”Jangan sampai bupatinya berkomitmen, tapi di bawah masih melakukan upaya-upaya itu,” imbaunya.

Jika ada yang melakukan jual beli jabatan atau tindak pindana korupsi, silakan laporkan ke KPK. Ketika ada laporan, KPK akan melakukan verifikasi. Apakah sesuai fakta yang ada atau hanya sekadar fitnah.

”Setiap pengaduan yang masuk di KPK akan direspons dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Promosi dan mutasi jabatan menurutnya memang rentan dengan perilaku korupsi. ”Sistem yang dibangun masih memberikan celah atau lubang sehingga bisa melakukan korupsi,” katanya.

Selain itu, kepala desa (Kades) juga diminta serius dan benar dalam merealisasikan dana desa (DD). Semua anggaran dana desa bisa dijalankan transparan, baik ketika diterima, dilaksanakan, dan dilaporkan. Itu kewajiban dari pemerintah desa.

”Sebab, sudah menerima konsekuensi terkait dengan dana desa sehingga wajib melakukan transparansi dan melaporkannya kepada masyarakat,” terangnya.

Dijelaskan, ada beberapa yang menajdi fokus pencegahan KPK. Pertama adalah integrasi antara perencanaan dan penganggaran. ”Tidak ada lagi kegiatan dalam APBD yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Semuanya harus masuk di dalam RKPD dan sesuai dengan RPJMD,” sambungnya.

Pemkab juga diminta transparan dalam pelayanan terpadu satu pintu. Semua perizinan tersentralisasi. Tidak ada lagi pemohon yang disuruh ke sana kemari.

”Inspektorat juga harus diberi keleluasaan, baik dalam hal penganggaran, peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan pengawasan. Yang terpenting adalah komitmen dari pemerintah daerah pun ketua DPRD,” tukasnya.

(mr/sin/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia