Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Sumenep

98 Desa Belum Cairkan DD-ADD, Terancam Tak Terserap 100 Persen

06 Desember 2019, 10: 13: 37 WIB | editor : Abdul Basri

98 Desa Belum Cairkan DD-ADD, Terancam Tak Terserap 100 Persen

Share this      

SUMENEP – Alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) terancam tidak terserap seratus persen tahun ini. Hingga awal Desember ini terdapat puluhan desa di Sumenep yang belum mengajukan pencairan tahap tiga.

Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Supardi menjelaskan, DD-ADD dicairkan 3 tahap dalam setahun. Dengan rincian, 20 persen tahap pertama, dan masing masing 40 persen untuk tahap kedua dan ketiga.

Total DD-ADD untuk 330 desa di Sumenep 2019 sebesar Rp 469.902.478.600. Dengan rincian, Rp 131.506.607.600 ADD dan DD Rp 338.395.871.000. Dari 330 desa di Kota Keris, tidak semuanya mencairkan DD-ADD.

Hingga kemarin (5/12), baru 274 desa yang mengajukan DD tahap III. Sementara yang mengajukan pencairan ADD baru 288 desa. Dengan begitu, 98 belum cairkan DD-ADD. Perinciannya, 56 desa yang belum mengajukan DD dan 42 desa yang belum mengajukan pencairan ADD. ”Mereka tidak mengusulkan. Jadi tidak bisa dicairkan,” ucapnya.

Supardi mengklaim pihaknya sudah menyurati 27 camat. Tujuannya, agar camat dapat mendesak kepala desa atau pelaksana jabatan (Pj) mempercepat porses pengajuan pencairan. Mengingat, sudah hampir tutup anggaran.

”Kita sudah mengirim surat kepada camat untuk percepatan pencairan untuk difasilitasi ke desa-desa,” klaimnya.

Proses pencairan DD-ADD banyak yang terkendala masalah penuntasan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan tahap dua. Sebab, untuk bisa mendapatkan rekomendasi pencairan harus menyetorkan bukti penggunaan tahap sebelumnya.

DPMPD akan memproses pencairan meski sudah memasuki Desember. Namun, pihaknya tidak akan menoleransi kalau akhir Desember nanti realisasi penggunaan belum tuntas. ”Tanggal 30 Desember sudah tidak boleh ada lagi pengerjaan,” terangnya.

Jika anggaran itu tidak terserap tahun ini, akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Dengan demikian, anggaran itu dapat dimanfaatkan 2020. ”Kalau tidak terserap akan menjadi silpa untuk APBD tahun berikutnya,” terangnya.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan, keterlambatan realisasi DD-ADD hampir terjadi setiap tahun. Dia mendesak DPMD agar memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM) kepala desa (Kades). Pelatihan ini diharapkan agar mereka tidak kesulitan dalam menyusun laporan penggunaan DD-ADD. ”Tugas DPMD yaitu wajib meningkatkan SDM kepala desa,” pintanya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, saat ini banyak desa yang dijabat oleh Pj yang notabene aparatur sipil negara (ASN) dari kecamatan. Harusnya, tidak ada lagi kasus keterlambatan pengajuan DD-ADD. ”Kami berharap camat juga perlu meminta Pj untuk segera menuntaskan agar semua kegiatan yang sudah disusun bisa terealisasi,” harapnya. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia