Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Sampang

Reklamasi Ilegal Meluas, Pemprov Siapkan Sanksi

04 Desember 2019, 12: 29: 57 WIB | editor : Abdul Basri

TEGAS: Petugas Satpol PP Jatim dan Sampang memasang papan larangan pembangunan reklamasi di Desa Sejati, Camplong, kemarin.

TEGAS: Petugas Satpol PP Jatim dan Sampang memasang papan larangan pembangunan reklamasi di Desa Sejati, Camplong, kemarin. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Reklamasi di sepanjang pesisir Pantai Camplong kian meluas. Larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai tanpa izin Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) diabaikan.

Praktik penimbunan pantai ilegal tersebut menjadi catatan khusus Pemrov Jatim. Kemarin (3/12) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Jawa Timur turun langsung ke lokasi.

Kabid Penegak Perda (Gakda) Satpol PP Jatim Taufikurrachman mengatakan, beberapa bulan terakhir pihaknya mengamati pesisir pantai Madura. Dia mengakui reklamasi semakin tak terbendung. Termasuk di sepanjang pesisir Pantai Camplong.

Seharusnya, semua jenis bangunan yang berdiri di pesisir pantai memiliki izin Pemprov Jatim. Hal itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Jatim Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018–2038.

”Bangunan di sempadan pantai dan pesisir pulau kecil sudah ada aturannya,” tegas Taufikurrachman.

Menurut dia, pembangunan reklamasi tersebut dapat merusak biota laut. Selain itu, timbunan di pesisir pantai dinilai melanggar perda. Sebab, titik nol sampai 12 mil merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jatim.

”Di Madura banyak yang melakukan reklamasi. Sesuai perda, mestinya izinnya ke provinsi, bukan pemerintah daerah atau klebun (kepala desa),” terangnya.

Kendati begitu, kemarin pihaknya tidak membongkar bangunan yang sudah berdiri di pesisir pantai. Taufikurrachman beralasan, saat ini pihaknya masih bersosialisasi.

”Mungkin selama ini masyarakat belum tahu larangan pembangunan reklamasi. Makanya, kami sosialisasikan melalui papan larangan pembangunan reklamasi,” kelitnya.

Taufikurrachman mengimbau agar masyarakat yang tidak memiliki izin resmi dari pemprov segera mengurus. Sebab, jika dibiarkan tanpa izin, yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi. Di antaranya, sanksi pidana, administrasi, dan materi.

Kewenangan pemberian sanksi bukan tanggung jawabnya, melainkan merupakan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim. Instansinya hanya bertugas sebagai penegak perda.

”Kalau melihat sanksinya, administrasi paling berat. Sebab, nanti bangunannya bisa dibongkar karena dituntut mengembalikan ke fungsi awal,” terangnya.

Ketua DPRD Sampang Fadol mendukung langkah Satpol PP Jatim. Termasuk, pemasangan papan larangan reklamasi. Namun, pihaknya meminta pemerintah provinsi melakukan kajian sebelum menerapkan sanksi.

”Perlu kajian lebih lanjut terkait bangunan reklamasi yang telah lama berdiri. Karena dalam kaidah hukum kita, tidak bisa sebuah aturan berlaku surut,” pintanya.

Politikus PKB itu berjanji akan mengundang pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut. Menurut dia, pemerintah harus cermat menganalisis masalah di tengah masyarakat. ”Kami akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah,” tukasnya. (bil)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia