Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pemkab Susun Perbup Publikasi

Pola Kerja Sama dengan Media Massa

29 November 2019, 23: 13: 08 WIB | editor : Abdul Basri

Edy Rasiyadi  Sekkab Sumenep.

Edy Rasiyadi Sekkab Sumenep. (BADRI STIAWAN/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Pemkab Sumenep berencana menerapkan pola kerja sama dengan media massa sesuai anjuran Dewan Pers. Yakni, kerja sama publikasi atau advetorial kepada media cetak, eletronik, dan online yang sudah terverifikasi. Hal itu mengacu pada Undang-Undang 40/1999 tentang Pers.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi memaparkan, penerapan pola tersebut bertujuan agar lebih menertibkan kerja sama pemerintah daerah dengan media massa. Dengan demikian, anggaran publikasi yang dikucurkan bisa dipertanggungjawabkan dan meminimalkan adanya temuan pada penggunaan anggaran publikasi.

Menurut dia, segala bentuk kerja sama dengan media yang belum memiliki legalitas sebagai perusahaan pers bisa tersangkut masalah hukum. Untuk itu, dia mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintah di lingkungan Pemkab Sumenep agar lebih memperhatikan tata cara kerja sama dengan media massa. Pemkab juga berkomitmen membantu upaya pemberantasan hoaks yang akhir-akhir ini kian menyeruak.

”Kita kembalikan pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku,” ungkapnya kemarin (28/11). Kerja sama pemerintah daerah dengan media massa juga akan dituangkan dalam peraturan bupati (perbup). Sebelum diterapkan, pihaknya akan menggelar focus group discussion (FGD) dengan seluruh perkumpulan wartawan di Sumenep. Tujuannya, membicarakan dan mencari jalan terbaik atas kerja sama antara pemkab dan media.

”Draf perbup sudah kami konsultasikan ke Dewan Pers. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan segala bentuk kerja sama publikasi lebih tertib administrasi,” kata Edy.

Regulasi tersebut mulai diberlakukan pada 2020. Edy berharap, media-media massa bisa memenuhi kelengkapan administrasi agar terus bekerja sama dengan Pemkab Sumenep dalam hal penayangan berita pariwara.

Sesuai arahan Dewan Pers, lanjut Edy, perusahaan pers maupun wartawan sudah terverifikasi. Berita yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan. Pemenuhan persyaratan sebagai perusahaan pers diperlukan agar mendapat perlindungan hukum. Baik bagi perusahaan pers maupun jurnalis yang ditugaskan.

”Selebihnya terkait regulasi ini nanti kami bicarakan bersama teman-teman media. Agar bisa menghasilkan produk peraturan yang terbaik,” pungkasnya. 

(mr/bad/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia