Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan
Rapat Komisi Harus Selesai Hari Ini

Pembahasan RAPBD Akan Berlanjut di Banggar

25 November 2019, 17: 38: 38 WIB | editor : Abdul Basri

SERIUS: Anggota dewan bersama pejabat Pemkab Bangkalan saat membahas rangkaian RAPBD 2020 beberapa waktu lalu.

SERIUS: Anggota dewan bersama pejabat Pemkab Bangkalan saat membahas rangkaian RAPBD 2020 beberapa waktu lalu. (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Pembahasan rancangan APBD 2020 belum selesai. Kini masih berkutat di rapat mitra kerja tiap komisi di DPRD Bangkalan. Pimpinan dewan memberikan waktu terakhir hari ini (25/11). 

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hotib Marzuki mengutarakan, rapat organisasi perangkat daerah (OPD) bersama mitra kerja komisi harus selesai hari ini. Sebab, hal tersebut sesuai dengan jadwal bamus. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak selesai. 

”Kalau sudah sesuai bamus, itu tidak boleh berubah karena akan berdampak pada kegiatan lain,” tegas Hotib kemarin (24/11). 

Untuk itu, semua OPD harus hadir ketika rapat dengan komisi. Tidak boleh diwakilkan. Sebab, yang dibahas tentang program selama setahun ke depan. Termasuk perihal plotting anggarannya. ”Mungkin ada beberapa komisi sudah selesai. Tapi, ada juga yang belum,” ujarnya. 

Politikus PKB itu menjelaskan, setelah rapat komisi ini selesai, pimpinan komisi melaporkan ke badan anggaran (banggar). Kemudian, banggar menggelar rapat dengan timgar. ”Itu dilaksanakan selesai. Ya semoga sesuai jadwal yang kami buat,” harapnya. 

Sebab, 27 November itu segera diparipurnakan agar cepat dikirim ke gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Diharapkan, tidak banyak yang dievaluasi. Yang penting, apa yang menjadi kesepakatan antara banggar dan timgar, itu benar-benar dijalankan. 

”Kalau misalnya ada beberapa yang harus dievaluasi, tinggal dilaksanakan,” ucapnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan Mohni meyakini, tiap OPD tetap akan mengindahkan ketika rapat bersama komisi. Tidak mungkin tidak hadir. Sebab, rapat tersebut wajib dilaksanakan antara mitra komisi dan OPD. ”Kalau kami, ya ingin cepat supaya terhindar dari sanksi-sanksi. Misalnya, penundaan gaji,” katanya.

Mohni mengatakan, ketika nanti dikirim ke gubernur untuk dilakukan evaluasi, tidak ada yang direkomendasikan terlalu berarti. Sebab, RAPBD sudah ditetapkan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Itu tidak lepas dari kegiatan-kegiatan berdasar usulan, mulai musrenbang desa hingga musrenbang kabupaten. Juga mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). ”Lihat saja nanti seperti apa rekomendasi evaluasinya,” tandasnya.

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia