Jumat, 13 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Data Honorer Bermasalah Dewan Janji Lakukan Sinkronisasi

21 November 2019, 20: 24: 46 WIB | editor : Abdul Basri

GIAT: Karlina Nurisma, guru SDN Waru Barat 2 menjelaskan pelajaran di hadapan muridnya, Senin (18/11).

GIAT: Karlina Nurisma, guru SDN Waru Barat 2 menjelaskan pelajaran di hadapan muridnya, Senin (18/11). (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Data jumlah honorer di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan janggal. Pasalnya, data yang tersaji tidak sama dengan yang tertera di dokumen jawaban eksekutif atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap nota pengantar rancangan APBD 2020.

Untuk memastikan itu, RadarMadura.id menyinkronkan data di rencana kerja dan anggaran (RKA) Disdik Pamekasan dengan dokumen jawaban eksekutif tersebut. Hasilnya, terdapat perbedaan data jumlah honorer.

Semua komponen honorer jumlahnya berbeda. Semisal data honorer nonkategori. Dalam jawaban eksekutif atas PU fraksi disebut jumlah honorer nonkategori sebanyak 8.440 orang. Tetapi, di RKA tertulis 9.020.

Terdapat selisih 580 orang lebih banyak yang tercantum dalam RKA. Ironisnya, perbedaan data itu belum terbaca legislatif. Legislatif mengaku akan mempelajari hasil sinkronisasi data yang dilakukan JPRM.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam mengatakan, data honorer nonkategori yang tercantum dalam RKA sebanyak 9.020 orang. Dia belum membandingkan data tersebut dengan jawaban eksekutif yang dibacakan Wakil Bupati Raja’e beberapa waktu lalu.

Umam berjanji akan segera menelaah data tersebut. Jika benar ditemukan perbedaan data, akan segera ditindaklanjuti. Sebab, dampaknya sangat fatal bagi penggunaan anggaran daerah. ”Akan segera kami kroscek,” janjinya kemarin (20/11).

Disdik Pamekasan akan dipanggil untuk menjelaskan data honorer. Sumber data yang digunakan dalam RKA akan dipertanyakan. Harapannya, data honorer itu benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan Hamdi juga mengaku belum mengetahui perbedaan data itu. Alasannya, Rancangan APBD 2020 masih dalam tahap pembahasan di tingkat komisi. Belum dibedah secara keseluruhan di banggar.

Hanya, dewan akan memastikan validitas data. Jika terdapat perbedaan, bisa saja dilakukan rasionalisasi. ”Nanti akan kami rasionalisasi. Sekarang masih dibahas di komisi,” kata politikus PBB itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Pamekasan Prama Jaya belum berkomentar banyak terkait perbedaan data itu. Dia mengaku belum mengetahui secara pasti. Pria berkumis itu bakal mengecek data honorer. ”Saya cek dulu,” ujarnya.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan Homaidi mendesak dewan menyikapi serius perbedaan data itu. Menurut dia, selisih data antara RKA dan eksekutif terhadap PU Fraksi terlalu jauh. Tidak menutup kemungkinan sengaja melakukan penggelembungan data.

Mahasiswa tingkat akhir itu sangat menyayangkan kinerja dewan. Seharusnya, perbedaan data tercium sejak awal RKA disetor. ”Lalu apa kerjanya dewan itu kalau tidak mengetahui ada perbedaan data,” sindirnya.

Homai mendorong dewan bekerja lebih jeli dalam membahas anggaran. Usulan yang dinilai tidak rasional wajib dipertanyakan. Harapannya, tidak ada celah bagi eksekutif bermain anggaran yang dapat merugikan masyarakat.

Pembahasan RAPBD 2020 masih berlangsung. Banyak waktu yang dimiliki dewan untuk membelejeti satu per satu usulan eksekutif. Dewan harus berpegang pada penggunaan anggaran agar bermanfaat bagi masyarakat.

Belanja pegawai harus ditekan. Jika ada usulan yang terlalu tinggi, lakukan pemangkasan. Lalu, dialihkan pada anggaran yang bemanfaat langsung bagi masyarakat. ”Pembahasan RAPBD harus optimal, dahulukan kepentingan rakyat,” tandasnya.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia