Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Ajukan Kuota Tambahan 5.306 Penerima PKH Plus

21 November 2019, 20: 22: 01 WIB | editor : Abdul Basri

Ajukan Kuota Tambahan 5.306 Penerima PKH Plus

Share this      

SUMENEP – Tahun ini ada 2.009 nama yang dicoret dari daftar program keluarga harapan (PKH) plus. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengusulkan 5.306 warga lanjut usia (lansia) bisa menerima bantuan sosial (bansos) PKH plus di 2020 mendatang.

Usulan itu menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.  Disetujui atau tidak itu menjadi kewenangan gubernur Jawa Timur.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Sumenep Agus Budimulyo membenarkan Pemprov Jatim memberikan kuota tambahan penerima PKH plus di 2020. ”Kita sudah mengajukan sesuai kuota yang diberikan oleh Pemprov Jatim,” ujarnya kemarin (20/11).

KPM yang diajukan merupakan warga lansia yang belum ter-cover di PKH reguler. ”Jadi harus nempel ke PKH reguler,” terangnya.

Pihaknya tidak bisa memastikan, tambahan KPM PKH plus di 2020 bakal sesuai dengan kuota yang diberikan Pemprov Jatim atau tidak. ”Misalkan nanti tidak memenuhi kriteria sebagai penerima, baik karena meninggal atau alasan lainnya,” tuturnya.

Diakui, pihaknya tidak melakukan pendataan di lapangan untuk mengusulkan lansia yang akan diajukan sebagai penerima PKH plus. Alasannya, sudah mengantongi data penerima PKH reguler termasuk dengan komponen lansia yang sampai saat ini belum ter-cover.  ”Semuanya sudah ada, tinggal kita masukkan untuk didaftarkan,” kata Agus.

Di tempat terpisah, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, pengajuan calon KPM PKH plus harus sesuai dengan fakta di lapangan. Hal itu untuk mengantisipasi adanya pencoretan oleh Pemprov Jatim karena penerima tidak memenuhi syarat.

”Kami sangat berharap yang diajukan betul-betul layak agar kemiskinan cepat dituntaskan,” pintanya.

Politikus PKB itu menilai, adanya ribuan KPM yang dicoret di 2019 mengindikasikan validitas data KPM PKH plus masih bermasalah. Dia berharap pihak yang berwenang melakukan inventarisasi kembali agar bantuan sosial tersebut tidak salah sasaran.

”Jangan sampai yang berhak tidak menerima, dan yang tidak berhak menjadi penerima,” ingatnya. (jup)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia