Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Tebang Pohon Mangrove, Warga Protes Dampak Lingkungan Rusak

20 November 2019, 14: 27: 32 WIB | editor : Abdul Basri

RUSAK LINGKUNGAN PANTAI: Alat berat melakukan pengerukan di pantai Tanjung, Kecamatan Saronggi, kemarin.

RUSAK LINGKUNGAN PANTAI: Alat berat melakukan pengerukan di pantai Tanjung, Kecamatan Saronggi, kemarin. (BADRI STIAWAN/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Aktivitas pengerukan di bibir pantai Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, diprotes warga. Sebab, kegiatan yang disertai penebangan pohon mangrove besar-besaran tersebut dikhawatirkan merusak lingkungan dan ekosistem laut.

Di sisi lain, warga setempat banyak menggantungkan hidupnya dengan mengais rezeki di laut. Di lokasi, dua alat berat beroperasi kemarin (19/11). Warga di sekitar lokasi mengaku tidak tahu pasti tujuan pengerukan dan penebangan pohon itu.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Reng Paseser Maskur Riyanto mengutarakan, pengerukan sangat meresahkan warga. Banyak pohon mangrove ditebang sepanjang bibir pantai.

Hal itu dapat merusak lingkungan yang sudah lama dijaga oleh masyarakat setempat sebagai tangkis laut alami. ”Kalau ditebang terus, bisa-bisa abrasi karena tidak ada tangkis laut alami lagi,” keluhnya kemarin (19/11).

Informasi yang diterima masyarakat saat ini, pengurukan tersebut dilakukan untuk membuat perumahan, kolam pancing, dan tambak. Warga, lanjut Maskur, juga belum mengetahui pasti siapa yang bertanggung jawab atas pengerukan di desanya itu. Sebab, tidak ada pemberitahuan maupun sosialisasi kepada warga.

Warga juga mempertanyakan legalitas atau izin pengerukan dan perusakan tatanan mangrove di bibir pantai Tanjung tersebut. ”Yang disayangkan itu, banyak penebangan mangrove. Dampaknya tidak baik terhadap lingkungan,” kata Maskur.

Dia menerangkan, hingga saat ini sudah ratusan meter persegi lahan mangrove yang digundul. Dia meminta pemerintah bertindak. Termasuk memperjelas izin pengerukan.

”Kami minta kejelasan, khususnya terkait perizinan. Mangrove itu dilindungi. Kenapa malah ditebang sembarangan seperti ini,” sindirnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep Didik Wahyudi mengaku masih akan mengecek pengerukan tersebut untuk memastikan legalitas pengerjaan. ”Kami akan turunkan petugas untuk mengidentifikasi,” janji mantan camat Raas itu.

Di tempat terpisah, Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Zainal Arifin mengecam penebangan pohon mangrove tersebut. Hanya, pihaknya tidak lagi berwenang menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Menurut dia, pemerintah daerah saat ini tidak lagi berwenang terhadap pengelolaan. Sebab, batas 0–12 mil dari bibir pantai sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

”Tidak boleh, hutan lindung itu. Tidak dibenarkan karena itu badan pantai. Itu sudah melanggar. Kalau memang ilegal, laporkan saja ke polisi,” tukasnya.

(mr/bad/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia