Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pembahasan RAPBD 2020 Deadlock

19 November 2019, 18: 39: 01 WIB | editor : Abdul Basri

Pembahasan RAPBD 2020 Deadlock

Share this      

Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020 di Bangkalan dan Pamekasan belum selesai dibahas. Sejumlah persolan pun muncul.

PEMBAHASAN RAPBD 2020 di Pamekasan buntu. Badan anggaran (banggar) DPRD  menolak melanjutkan pembahasan. Alasannya, dewan menemukan anggaran tidak masuk akal.

Pantauan RadarMadura.id, pembahasan RAPBD 2020 antara Banggar dan tim anggaran (Timgar) Pemkab Pamekasan dimulai pukul 10.00 kemarin (18/11). Selang 15 menit, rapat dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan.

Sekitar pukul 12.00, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kembali masuk ruangan rapat paripurna DPRD. Tetapi, tidak ada tanda-tanda pembahasan. Pimpinan dewan menggelar rapat internal di ruang berbeda.

Pukul 14.00, Sekkab Totok Hartono bersama Kepala Bappeda Pamekasan Taufikurrachman tiba di gedung parlemen. Mereka kemudian masuk ruang rapat paripurna disusul pimpinan dewan.

Tapi, rapat tidak dilanjutkan. Informasi yang diterima koran ini, pembahasan RAPBD 2020 itu dilanjutkan hari ini (19/11). Sejumlah kejanggalan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) ditemukan sehingga pembahasannya harus diselesaikan di komisi.

Wakil Ketua Banggar DPRD Pamekasan Harun Suyitno membenarkan pembahasan anggaran itu ditunda. Pemicunya, ditemukan usulan anggaran tidak masuk akal. Di antaranya, pembelian tisu yang dianggarkan Rp 35 ribu per unit.

Padahal, hasil kroscek di sejumlah toko, harga tisu di bawah Rp 20 ribu. Anggaran pengadaan tisu itu seragam di sejumlah OPD. Dengan demikian, banggar meminta penjelasan rasionalisasi terkait anggaran tersebut.

Kemudian, ditemukan sejumlah usulan anggaran yang tidak rasional seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, fotokopi, dan beberapa pos anggaran lainnya. RKA yang dinilai tidak masuk akal itu diminta disusun ulang.

Sebab, dokumen RKA tersebut bersifat final. Seharusnya, anggaran yang diusulkan transparan, rasional, dan sesuai kebutuhan. ”Kami minta rasionalisasi anggaran kepada eksekutif,” katanya.

Harun menyampaikan, pembahasan usulan OPD harus klir di tiap komisi. Dengan demikian, ketika dibahas antara banggar dan timgar, tinggal rasionalisasi dan penyesuaian. Semua anggaran harus mengacu pada kebutuhan masyarakat.

Politikus PKS itu berjanji akan mengawal penganggaran secara maksimal. Jika ada yang tidak masuk akal, banggar tidak segan mencoret usulan itu. ”Kami tidak main-main dengan penganggaran,” tegasnya.

Ketua Timgar Setkab Pamekasan Totok Hartono enggan berkomentar mengenai pembahasan yang ditunda itu. Dia hanya menyampaikan bahwa RAPBD 2020 masih dibahas. ”Masih dibahas,” katanya, lalu tersenyum.

Untuk diketahui, postur RAPBD 2020 cukup tinggi. Pendapatan diproyeksikan senilai Rp 1.909.033.932.199. Penopang pendapatan terbanyak dari dana perimbangan yang mencapai Rp 1.380.270.769.899.

Sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya ditargetkan Rp 184.389.263.724 dan pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp 344.373.898.576. Belanja daerah diproyeksikan senilai Rp 2.069.358.932.199. Perinciannya, belanja langsung  Rp 864.814.263.893 dan belanja tidak langsung Rp 1.204.544.668.306.

(mr/onk/pen/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia