Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Ribuan Penerima PKH Plus Dicoret

Dewan Sebut Usulan Data KPM Tak Beres

19 November 2019, 18: 32: 41 WIB | editor : Abdul Basri

Ribuan Penerima PKH Plus Dicoret

Share this      

SUMENEP – Program keluarga harapan (PKH) plus diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) awal 2019. Sebanyak 2.615 warga lanjut usia (lansia) di Sumenep masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, kini sudah ada 2.009 penerima yang dicoret.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Sumenep Agus Budimulyo mengutarakan, PKH plus merupakan program Pemprov Jatim. Tujuannya, mempercepat pengentasan kemiskinan.

Program itu dikhususkan kepada warga lansia yang berumur lebih dari 70 tahun dengan nilai bantuan Rp 2 juta tiap penerima. Pencairannya dibagi empat tahap. Per tahap hanya Rp 500 ribu. ”Sumber anggarannya dari APBD provinsi,” terangnya kemarin (18/11).

Agus mengungkapkan, pada awal peluncuran, ada 2.615 KPM yang menjadi penerima PKH plus. Namun, saat ini hanya tersisa 1.024 KPM PKH plus.

”Sebelum ada pencairan, kami inventarisasi. Kalau tidak memenuhi, langsung coret,” tegasnya.

Untuk triwulan pertama dan kedua, penerima PKH plus masih utuh, yaitu 2.615 orang. Kemudian sebelum pencairan triwulan ke-3, pihaknya mencoret 887 KPM. Dengan begitu, KPM di pencairan tahap 3 tingga 1.728 penerima.

Lalu, di triwulan ke-4 pihaknya mencoret 1.122 penerima. Dengan demikian, ada 606 KPM yang dapat melakukan pencairan. Namun, Pemprov Jatim memambah kuota di triwulan ke-4, yaitu 418 KPM. Dengan begitu, lansia sebagai PKH plus yaitu 1.024 KPM. ”Terus berkurang setiap pencairan,” ungkap Agus ketika ditemui di kantornya kemarin (18/11).

Pencoretan dilakukan untuk memastikan program tersebut tidak salah sasaran. Dia menyebut pencoretan dilakukan karena banyak faktor. Mulai dari meninggal hingga ada yang sudah mampu secara ekonomi.

Rata-rata pencoretan dilakukan karena KPM bukan sebagai penerima PKH reguler. Dia menyebut, untuk menerima bansos PKH plus, calon penerima harus tercatat sebagai penerima PKH reguler. ”Jadi, bantuan itu (PKH) menempel ke PKH reguler,” terangnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Rozah Ardhi Kautzar mengapresiasi langkah pendamping PKH yang sudah memverifikasi penerima bansos tersebut. Dengan demikian, bantuan itu tidak salah sasaran.

Pihaknya meminta agar fasilitator PKH melakukan evaluasi. Adanya temuan KPM di luar aturan tersebut mengindikasikan bahwa usulan penerima di awal peluncuran bantuan itu tidak beres.

”Kami meminta semua bansos tepat sasaran dan sesuai dengan petunjuk,” desaknya. (jup)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia