Jumat, 13 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Features

Mimpi Achmad Busran Jadi PNS Pupus, Berharap Kesejahteraan Meningkat

19 November 2019, 17: 58: 42 WIB | editor : Abdul Basri

TETAP SEMANGAT: Achmad Busran pegawai tidak tetap yang bertugas sebagai tukang sapu di SDN Waru Barat 2 membersihkan sampah organik kemarin.

TETAP SEMANGAT: Achmad Busran pegawai tidak tetap yang bertugas sebagai tukang sapu di SDN Waru Barat 2 membersihkan sampah organik kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

Pegawai tidak tetap (PTT) kurang mendapat perhatian layak dari pemerintah. Meski puluhan tahun mengabdi, insentif yang diterima masih rendah. Itulah yang dialami Achmad Busran, tukang sapu di SDN Waru Barat 2.

SEMANGAT bekerja terpancar dari wajah Achmad Busran. Tanpa lelah, satu per satu sampah dilibas menggunakan sapu yang tercengkeram tangan kanannya. Halaman SDN Waru Barat 2 bersih tanpa sampah.

Sejak usia 25 tahun, pria dengan dua anak itu mengabdikan diri sebagai tukang kebun SDN Waru Barat 2. Dia harus tiba di sekolah maksimal pukul 05.15. Seluruh sampah yang mengotori sekolah wajib dibersihkan.

Dia tidak bisa leyeh-leyeh saat bekerja. Sebab, pukul 06.30 murid berdatangan. Dengan demikian, halaman harus bersih tanpa sampah. ”Biasanya, jam 06.00 itu sudah selesai,” katanya kemarin (18/11).

Setelah membersihkan halaman, Busran boleh langsung pulang. Dia harus melanjutkan bersih-bersih bagian lain seperti ruang guru dan kamar mandi. Pria kelahiran 1974 itu baru bisa pulang pukul 12.30.

Dua tahun lalu terasa begitu cepat bagi Busran. Sampai sekarang, dia masih menekuni pekerjaan mulia itu. Sayangnya, kerja keras pria asal Dusun Palalang, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, itu tidak diperhatikan pemerintah.

Awal masuk, Busran mendapat bayaran Rp 45 ribu per bulan. Lambat laun kesejahteraan meningkat. Pada 2010, dia diangkat menjadi honorer kategori dua (K-2). Pemkab memberikan insentif Rp 500 ribu setiap tahun.

Pada 2016, kesejahteraan yang diberikan pemerintah meningkat. Yakni, semula Rp 500 ribu diberikan setiap tahun diubah menjadi tiap bulan. Setahun kemudian naik menjadi Rp 600 ribu dan pada 2018 naik menjadi Rp 1 juta per bulan.

Busran mensyukuri jaminan kesejahteraan yang diberikan pemerintah. Tetapi, insentif itu tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain biaya hidup, Busran memiliki dua anak yang menempuh pendidikan.

Demi memenuhi kebutuhan biaya hidup, Busran nyambi bekerja sampingan. Di antaranya, menjadi kuli bangunan. Hanya, waktunya terbatas. Dia baru bisa bekerja ketika sekolah libur.

Busran juga menyediakan jasa potong rambut dengan bayaran sesuka hati. Kadang, tetangga yang menggunakan jasanya hanya membayar rokok. ”Apa pun saya kerjakan yang penting halal dan bisa membantu biaya hidup,” tuturnya.

Ketika kali pertama menjadi tenaga sukarelawan (sukwan), mimpi yang ada di benaknya adalah menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tetapi, mimpi itu pupus. Busran tidak mengikuti tes CPNS lantaran usianya di atas 35 tahun. Pengabdian selama 20 tahun tidak menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

Satu-satunya harapan agar nasibnya lebih baik yakni meminta kebijakan pemerintah menaikkan insentif. Minimal, honor yang diterima setara dengan upah minimum kabupaten (UMK). ”Kalau bisa ada kenaikan insentif,” harapnya.

Pembina Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan Ismail mengaku kecewa terhadap sikap pemerintah pusat. Sebab, rekrutmen CPNS 2019 dibuka untuk umum. Tidak ada pengecualian bagi honorer K-2.

Padahal, berbagai macam janji disampaikan kepada honorer, tetapi tidak terbukti. Bahkan, pemerintah pusat terkesan mengabaikan pengabdian tenaga honor yang puluhan tahun mengabdi. ”Sebenarnya kami berharap ada perlakuan khusus bagi honorer K-2,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Pamekasan Prama Jaya belum memberikan keterangan. Tetapi, dalam dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) Disdik Pamekasan untuk RAPBD 2020, insentif GTT dan PTT tetap diusulkan Rp 1 juta per bulan.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia