Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Siap Revisi Pasal Karet

18 November 2019, 13: 43: 32 WIB | editor : Abdul Basri

MENJAMUR: Dua remaja putri keluar dari toko modern di wilayah Kota Bangkalan kemarin. 

MENJAMUR: Dua remaja putri keluar dari toko modern di wilayah Kota Bangkalan kemarin.  (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

REGULASI yang mengatur keberadaan toko modern perlu ditinjau kembali. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan menyebut ada pasal karet.

Pasal itu membuka celah bagi pihak yang ingin mendapat keuntungan dari pendirian toko modern sehingga rentan dipermainkan. Padahal, menjamurnya toko modern berdampak buruk terhadap toko kelontong.

Di Jalan Halim Perdanakusuma saja, ada dua toko modern baru. Salah satunya berdiri tak jauh dari Pasar Ki Lemah Duwur. Salain itu, di barat laut Stadion Gelora Bangkalan juga baru berdiri. Padahal, di timur lautnya took modern sudah berdiri jauh sebelum itu.

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Agus Suwito mengutarakan, pasal karet yang dimaksud pasal 27 poin 3 huruf b Perda 5/2016 tentang Pendirian Toko Modern. Atas dasar itu, banyak pengusaha dengan leluasa mendirikan toko modern. 

”Soal jarak 3 kilometer tidak jadi persoalan selama diatur jam buka dan barang yang dijual tidak sama dengan di pasar tradisional,” kata dia. 

Apabila hal tersebut dianggap merugikan kearifan lokal, dipersilakan manakala akan merevisi perda. Namun, untuk mengubah perda tidak mudah. Perlu memenuhi tiga kriteria. ”Pertama, adanya perubahan aturan di atasnya. Kedua, keadaan genting dan ketiga lantaran merugikan masyarakat,” jelasnya.

Jika menjamurnya toko modern dianggap genting dan merugikan masyarakat, sah-sah saja dilakukan perubahan perda. Pihak legislatif dan eksekutif perlu duduk bareng. ”Kita samakan pandangan,” ucapnya. 

Kepala DPMPTSP Bangkalan Ainul Gufron mengaku setuju-setuju saja jika aturan tersebut ingin dikaji lagi. Yang jelas, maraknya toko modern itu jauh sebelum dirinya menjabat sebagai kepala DPMPTSP. ”Mari dikaji lagi kalau dianggap itu kurang baik untuk masyarakat Bangkalan,” jelasnya. 

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia