Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Diberi Rp 60 M, Minta Rp 73,5 M

KPU Ajukan Tambahan Anggaran Rp 12,8 M

18 November 2019, 05: 05: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Diberi Rp 60 M, Minta Rp 73,5 M

Share this      

SUMENEP – Masyarakat Sumenep akan memilih pemimpin baru pada 23 September 2020. Dibutuhkan anggaran jumbo untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) itu. Hingga saat ini KPU Sumenep butuh Rp 73.572.035.650.

Ketua KPU Sumenep A. Warits mengatakan, pihaknya tidak mendapat subsidi dana dari KPU RI untuk pelaksanaan pilkada tahun depan. Semua kebutuhan pilkada serentak dibebankan penuh kepada pemerintah kabupaten (pemkab). ”Semuanya dari pemkab. Kami hanya penyelenggara,” ucapnya kemarin (17/11).

Anggaran yang disediakan Pemkab Sumenep pilkada 2020 senilai Rp 60.772.035.650. Anggaran itu diperuntukkan perencanaan dan pelaksanaan Rp 26,3 miliar, administrasi perkantoran Rp 5,1 miliar serta honorarium dan uang lembur Rp 29,3 miliar.

Mantan aktivis GMNI tersebut menuturkan, pemkab sudah menyediakan anggaran Rp 60,7 miliar untuk kebutuhan pilkada serentak. Namun, pihaknya masih mengajukan anggaran tambahan senilai Rp 12,8 miliar. ”Waktu kita ajukan, yang itu didasarkan kepada peraturan yang lama,” imbuhnya.

Warits mengatakan, pengajuan anggaran itu karena ada tambahan kebutuhan untuk honorarium petugas ad hoc pilkada. Hal itu menyusul adanya surat Menteri Keuangan Nomor 735/MK.02/2019. Menteri Keuangan menyetujui usulan kenaikan honorarium bagi badan ad hoc dalam pilkada serentak 2020.

Honor lembaga ad hoc yang dinaikkan yaitu panitia penyelenggara kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Kenaikan bervariasi. Sesuai dengan surat yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI. ”PPK yang sebelumnya Rp 1.850.000 naik menjadi Rp 2.200.000,” sebutnya.

Begitu pula honor PPS. Sebelumnya Rp 900.000 naik menjadi Rp 1.200.000. Kenaikan paling tinggi terjadi pada honor KPPS. Honor ketua KPPS semula Rp 550.000 naik menjadi Rp 900.000. ”Sebenarnya kita hanya ingin mengacu aturan yang baru saja,” tuturnya.

Warits berharap pengajuan Rp 12,8 miliar untuk honorarium petugas pemilu ad hoc itu direstui. Hal itu untuk menghindari adanya kesenjangan antar petugas pemilu ad hoc. Utamanya yang berada di bawah naungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep. ”Harapan kami, pengajuaan itu dipenuhi (pemkab),” tuturnya.

Anggaran Rp 60,7 miliar yang disediakan pemkab akan dimanfaatkan untuk beberapa kebutuhan penunjang. Mulai dari pengadaan kotak suara, surat suara, dan logistik lainnya. ”Kalau untuk bilik suara kita ada,” katanya.

Anggaran Rp 60,7 miliar itu sesuai dengan kalkulasi perkiraan pelaksanaan pilkada 2020. Warits mengestimasikan akan ada enam pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dengan rincian, empat dari partai politik (parpol) dan dua lainnya calon perseorangan. ”Jika nanti anggarannya kurang, karena ada 7 pasangan calon yang mendaftar, sesuai dengan Permendagri, kita masih bisa mengajukan lagi,” tuturnya.

Sementara Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, anggaran pilkada Rp 60,7 miliar yang diberikan ke KPU merupakan dana simpanan. Uang itu dikumpulkan Pemkab Sumenep selama 2016–2019. Memang disiapkan untuk pelaksanaan Pilkada 2020.

Edy mengakui, KPU mengajukan anggaran tambahan untuk honorarium lembaga ad hoc pilkada. Pihaknya akan segera merapatkan hal itu bersama KPU. Anggaran tambahan itu bisa diproses melalui perubahan anggaran keuangan (PAK). ”Kita akan rapatkan dulu bersama KPU,” janji mantan kepala dinas PU bina marga itu. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia