Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Features

42 Cakades Satu Keluarga, Seorang Calon Lulusan S-3

17 November 2019, 14: 56: 41 WIB | editor : Abdul Basri

TUNTAS DIGELAR: Cakades nomor urut 1 Moh. Khalid dan istrinya, cakades nomor urut 2, berebut suara terbanyak pada Pilkades Pakamban Daya, Pragaan, Sumenep, Kamis (7/11).

TUNTAS DIGELAR: Cakades nomor urut 1 Moh. Khalid dan istrinya, cakades nomor urut 2, berebut suara terbanyak pada Pilkades Pakamban Daya, Pragaan, Sumenep, Kamis (7/11). (RadarMadura.id)

Share this      

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019 di Sumenep usai digelar. Tahap pertama dilaksanakan Kamis (7/11). Tahap kedua berlangsung Kamis (14/11). Pesta demokrasi tersebut digelar di 226 desa.

SUASANA pilkades selalu menegangkan. Mulai dari tahap pencalonan, pemungutan, hingga penghitungan suara. Perselisihan karena perbedaan dukungan sampai pada polemik regulasi pemilihan. Demonstrasi, bentrok antar pendukung, dan sekian persoalan timbul dari pemilihan pemimpin ini.

Bahkan, sempat ada kerusuhan di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, pada pelaksanaan pemungutan suara Kamis lalu (7/11). Massa merusak tempat pemungutan suara (TPS). Akhirnya, pelaksanaan kembali diulang pekan berikutnya (14/11). Bersamaan dengan jadwal pilkades serentak tahap kedua wilayah kepulauan.

Tidak hanya itu. Sejumlah pihak dari beberapa desa juga menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permasalahannya, mayoritas dipicu soal pencalonan. Legislatif dari lima fraksi juga mengusulkan hak interpelasinya terhadap Perbup 54/2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Juga masih banyak polemik lain yang timbul.

Seiring proses panjang, tahapan pilkades tetap berlangsung. Sebanyak 226 desa tuntas memilih pemimpin baru. Sebanyak 170 desa di 18 kecamatan wilayah daratan dan 56 desa di 9 kecamatan kepulauan terpilih kalebun anyar.

Namun, ada hal menarik di balik nuansa panas dan rentetan polemik pesta demokrasi tingkat desa tahun ini. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, keikutsertaan perempuan dalam perhelatan politik tingkat desa cukup tinggi. Dari 654 cakades, 68 di antaranya merupakan kaum hawa.

Dari 226 desa yang melaksanakan pilkades, para cakades di 42 desa merupakan satu keluarga. Perinciannya, 37 desa di daratan dan 5 desa kepulauan. Ada yang suami istri, adik kakak, dan hubungan kekeluargaan lainnya.

Latar belakang pendidikan cakades juga banyak bergelar akademik tinggi. Dari data DPMD, ada satu cakades lulusan S-3. Kemudian, 17 cakades S-2, 236 calon memiliki titel S-1 dan D-4. Sedangkan D-1 dan D-3 sebanyak 23 cakades. Cakades lulusan SMA/sederajat merupakan terbanyak hingga 323 orang. Sedangkan cakades tamatan SMP/sederajat 54 orang.

Dalam kontestasi politik ini, calon incumbent dan mantan ketua BPD masih mendominasi. Jumlahnya mencapai 262 cakades. Untuk cakades dengan latar belakang pengalaman di lembaga pemerintahan seperti TNI-Polri, DPRD, PNS, pensiunan, dan Pj Kades, jumlahnya 40 orang. Sementara yang berangkat dari pengalaman sebagai perangkat desa dan anggota BPD 100 cakades. Kontestan pendatang baru juga tergolong banyak. Jumlahnya mencapai 252 calon.

Mantan Kades yang ikut mencalonkan kembali 240 orang, mantan ketua BPD 22 orang, perangkat desa 72 orang, dan anggota BPD 28 orang. Sedangkan mantan anggota DPRD 1 cakades, TNI 2 cakades, PNS 22 cakades, dan pensiunan 15 cakades.

Kepala DPMD Sumenep Moh. Ramli mengapresiasi keterlibatan cakades untuk bersaing pada pemiliham serentak tahun ini. Khususnya kepada masyarakat yang cukup antusias memberikan hak suaranya kepada cakades sesuai pilihan masing-masing.

Tidak dipungkiri, berbagai polemik perlu menjadi evaluasi bersama agar kegiatan serupa ke depan menjadi lebih baik. ”Tentu tidak bisa sempurna. Karena kita sebatas berusaha. Berusaha untuk menyempurnakan,” ungkapnya kemarin (15/11).

Terkait adanya cakades dari satu keluarga, hal itu sudah banyak terjadi. Dia memperkirakan tidak ada calon lain yang ingin maju menjadi penantang. Karena itu, untuk memenuhi syarat minimal dua cakades, incumbent menghadirkan sosok anggota keluarga lainnya untuk maju.

Ramli mengaku bersyukur pelaksanaan pilkades serentak 2019 telah tuntas digelar hingga pumungutan suara. Kondusivitas pasca pilkades diharapkan tetap terjaga. ”Jika ada masalah yang dianggap merugikan salah satu pihak, mari tempuh sesuai aturan hukum yang berlaku. Kami akan fasilitasi,” tandasnya.

(mr/bad/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia