Jumat, 13 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

94.249 Penerima Jamkestis Mencurigakan

DPRD Bakal Gandeng BPK Gelar Audit

13 November 2019, 14: 47: 02 WIB | editor : Abdul Basri

BUKAN PESERTA PBID: Munarya, warga miskin yang tidak mendapat jaminan kesehatan gratis dari pemerintah berada di halaman rumahnya di Dusun Temor Jalan, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Senin (11/11).

BUKAN PESERTA PBID: Munarya, warga miskin yang tidak mendapat jaminan kesehatan gratis dari pemerintah berada di halaman rumahnya di Dusun Temor Jalan, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Senin (11/11). (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Program jaminan kesehatan gratis (jamkestis) mendapat atensi dari DPRD Pamekasan. Dewan menduga terjadi kebocoran hingga merugikan negara. Indikasinya, selisih penerima bantuan iuran (PBI) dengan basis data terpadu (BDT) sangat jomplang.

Data yang diperoleh RadarMadura.id menyebutkan, jumlah PBI 580.249 orang. Perinciannya, PBI nasional 494.556 orang dan PBI daerah 85.693. Sementara penduduk miskin yang terakomodasi dalam BDT Kemensos hanya 486 ribu jiwa.

Selisihnya sangat jomplang hingga 94.249 jiwa. Padahal, seluruh bantuan dari pemerintah, termasuk PBI, merujuk pada BDT.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, patut diduga terjadi kebocoran pada realisasi PBI. Selisih antara penerima bantuan dengan BDT sangat tinggi. Sementara temuan di lapangan, masih banyak warga sangat miskin yang tidak terakomodasi. Salah satunya Munarya yang tinggal di Dusun Temor Jalan, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan.

Kecurigaan Harun muncul sejak beberapa waktu lalu ketika ada ketimpangan antara data penduduk miskin versi BPS Jawa Timur dengan data PBI. Eksekutif beralasan, penerima bantuan bukan merujuk pada data BPS. Tetapi, berdasar pada BDT.

Ketika dicek BDT Pamekasan juga terjadi ketimpangan. Perbedaannya sangat jauh. Dewan akan bersikap tegas. Dalam waktu dekat, secara kelembagaan akan bersurat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit program tersebut.

Sebab, perbedaan data yang signifikan itu bisa merugikan keuangan negara puluhan miliar. Asumsinya, kata dia, khusus PBI daerah saja yang pesertanya hanya 85.693 orang, anggarannya mencapai Rp 31 miliar.

Sementara perbedaan antara PBI dengan BDT sebanyak 94.249 orang. Jika dinominalkan, bisa puluhan miliar. ”Harus diaudit program ini. Ada indikasi kebocoran,” katanya kemarin (12/11).

Harun berjanji akan mengawal dengan serius persoalan program jamkestis itu. Jika memungkinkan, dewan akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi realisasi program tersebut.

Harapannya, bantuan jamkestis benar-benar direalisasikan dengan baik dan tepat sasaran. Kemudian, warga miskin yang tidak terakomodasi bisa dimasukkan. ”Kasihan, warga sangat miskin tidak mendapat jaminan kesehatan gratis,” katanya.

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Pamekasan Taufikur Rachman membenarkan jumlah BDT 486 ribu. Penerima PBI di atas BDT. Sebab, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu dari beberapa golongan warga miskin.

Yakni, penduduk miskin, rentan miskin, dan hampir miskin. Dengan demikian, anggaran jaring pengaman kesehatan itu bisa lebih dari jumlah warga miskin. ”Jangan sampai terjadi sadikin, sakit sedikit jatuh miskin,” katanya.

Taufik menegaskan, bantuan sosial (bansos) harus diberikan kepada warga yang terdaftar di BDT. Jika belum terdaftar, tugas operator SIKS-NG atau kepala desa (Kades) memverifikasi dan validasi data. Lalu, data itu diinput sehingga yang bersangkutan memiliki ID BDT.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia