Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Berita Kota

Pamekasan Dapat Tambahan Rp 6 Miliar Dana Desa

12 November 2019, 06: 45: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Pamekasan Dapat Tambahan Rp 6 Miliar Dana Desa

Share this      

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mendapatkan tambahan anggaran dana desa (DD) 2020. Jika tahun ini hanya Rp 198 miliar, tahun depan bertambah menjadi 204 miliar. ”Ada tambahan anggaran DD sekitar Rp 6 miliar untuk 2020 mendatang,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol.

Kebijakan kenaikan anggaran tersebut sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Aggaran tersebut akan dibagi ke 178 desa dengan rumus yang sudah ditentukan. ”Setiap tahun sesuai Permenkeu sudah ada mekanisme pembagian dan penyalurannya. Contoh pembagiannya dulu ada afirmasi 3 persen, tahun depan mengurangi menjadi 1,5  persen,” kata Faisol.

Setiap tahun ada perubahan-perubahan terkait cara membagi dihubungkan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Cara pembagiannya masing-masing desa berbeda.

Kendati secara nominal Pamekasan naik, tapi belum tentu tiap desa naik. Sebab, rumusnya proporsional, adil, dan merata. ”Karenanya setiap desa tidak sama,” terangnya.

Anggota DPRD Pamekasan Wardatus Syarifah mengingatkan, bertambahnya anggaran DD harus sejalan dengan peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Baik dalam infrastruktur desa maupun sumber daya manusia (SDM). ”Naiknya anggaran ini tentunya kabar baik bagi pemkab atau kepala desa,” terangnya.

Politikus Partai Nasdem tersebut menegaskan, kepala desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemen. Baik dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju.

Realisasi anggaran harus melibatkan pengawasan masyarakat. Sebab, dana desa yang bersumber dari APBN cukup besar. Karena itu, diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat.

”Agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih kurang pengawasan terhadap dana desa sehingga pemanfaatannya banyak yang bermasalah,” tukasnya.

(mr/sin/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia