Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Berita Kota

Temuan Satuan Tugas Dana Desa di Madura

60 Persen DD Terindikasi Korupsi

12 November 2019, 05: 35: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Temuan Satuan Tugas Dana Desa di Madura

Share this      

Pembangunan desa menjadi perhatian pemerintah. Anggaran yang dikucurkan tidak sedikit. Namun, tidak sedikit pula yang memakan tumbal hingga menjebloskan banyak pihak ke penjara.

PENGELOLAAN dana desa (DD) di Madura mendapat sorotan dari Ketua Satgas DD Irjen Pol Purn Dr Bibit Samad Rianto. Menurut dia, hampir 60 sampai 80 persen pengelolaan DD di empat kabupaten di Madura terindikasi korupsi dan terjerat pidana.

Ada empat poin permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan DD. Yaitu regulasi, tindak pidana, administrasi, dan ketidaktertiban dalam pengelolaan. Semua itu menjadi tanggung jawab dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) di tingkat kabupaten.

TEGAS: Ketua Satgas DD Irjen Pol Purn Dr Bibit Samad Rianto didampingi Kasipidsus Kejari Sampang Edi Sutomo.

TEGAS: Ketua Satgas DD Irjen Pol Purn Dr Bibit Samad Rianto didampingi Kasipidsus Kejari Sampang Edi Sutomo. (RadarMadura.id)

”Data yang kami pegang, hampir 60 sampai 80 persen pengelolaan DD di Madura terjerat pidana,” terangnya dalam sebuah acara di Sampang kemarin (11/11). Jumlah DD di Madura 2019 mencapai Rp 1.098.159.460.000. Perinciannya, Bangkalan Rp 329,22 miliar untuk 273 desa di 18 kecamatan, Sampang Rp 232.543.589.000 untuk 180 desa di 14 kecamatan, Pamekasan Rp 198 miliar untuk 178 desa di 13 kecamatan, dan Sumenep Rp 338.395.871.000 untuk 330 desa di 27 kecamatan.

Salah satu langkah yang dilakukan satgas DD yaitu dengan melakukan pembinaan. Jika kesalahannya memang ada unsur pidana, diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH). Akan tetapi, jika hanya karena kesalahan administrasi, diserahkan atau direkomendasikan supaya diselesaikan di aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

”Kami turun langsung ke empat kabupaten yang ada di Madura. Hasilnya memang demikian. Maka, kami rekomendasikan supaya dilakukan pembinaan,” terangnya.

Pembinaan menjadi pilihan karena hampir seluruh perangkat desa yang mengelola DD belum paham regulasi. Karena itu, jika memang tidak tahu, tidak bisa dijerat pidana, kan begitu. Namun, jika sampai saat ini pemerintah desa masih mengaku tidak tahu, itu sudah terlalu. Sebab, pembinaan sudah dilakukan secara rutin.

”Jika saat ini masih tetap terjadi penyimpangan yang berindikasi korupsi, APH harus segera bertindak,” terangnya.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sampang Akhmad Muhtaddin mengatakan, pengelolaan DD di Kota Bahari sudah diawasi dengan ketat oleh pemkab. Menurut dia, seluruh tahapan dan pencairannya melibatkan langsung pihak berwenang.

Bahkan, setiap kali melakukan pembahasan kegiatan yang akan diusulkan menggunakan dana desa melibatkan langsung polisi dan TNI di tiap desa. Menurut dia, secara kasatmata proses pelaksanaan program DD sudah terlaksana dengan baik. ”Intinya, kami sudah melaksanakan program yang dananya bersumber dari DD sesuai dengan aturan dan regulasi,” terangnya.

Berkaitan dengan data yang menunjukkan bahwa 60 sampai 80 persen pengelolaan DD di Madura terjerat pidana, dia enggan berkomentar. Sebab, pada pembuktiannya di Sampang, pengelolaan DD masih aman dan kondusif. ”Setiap tahapan diperiksa oleh pemerintah di tingkat kecamatan sampai kabupaten. Sejauh ini belum ada yang dipermasalahkan, berarti kan benar,” kata Ahmad.

Meskipun satgas DD menemukan dugaan penyimpangan hingga 60–80 persen, penanganannya tidak mudah. Seperti pada kasus dugaan korupsi DD Sokobanah Daya pada program saluran irigasi yang terus berjalan. Program tersebut dikerjakan di Dusun Lebak dengan anggaran Rp 589 juta. Hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasipidsus Kejari Sampang Edi Sutomo mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk dijadikan sebagai saksi ahli. Sebab, saksi ahli yang dari Sampang tidak mau dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). ”Tetap berjalan pemeriksaannya. Tidak ada ceritanya mandek,” ungkapnya kemarin (11/11).

Karena itu, pihaknya harus mencari saksi ahli dari luar, yaitu dari ITS. Pihaknya sudah mengirim seluruh berkas dari hasil pemeriksaan. ”Jadi, kami nunggu keputusan dari sana nantinya,” ujarnya.

Setelah keputusan saksi ahli dari ITS keluar, maka pihaknya akan melaksanakan ekspose atas perkara tersebut. Setelah itu, baru bisa menentukan status perkara tersebut dinaikkan ke penyidikan atau masih tetap di penyelidikan.

Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Sidik mengatakan, dugaan tindak korupsi Sokobanah Daya jadi cermin bagi seluruh warga Sampang terhadap pengungkapan kasus DD. ”Kasus ini dilaporkan awal Maret 2019. ”Sampai sekarang belum ada kejelasan tersangkanya,” ungkapnya.

Menurut dia, penanganan korupsi DD di Sampang terkesan sangat rumit. Jika bersentuhan langsung dengan pemerintahan desa mengandung banyak intimidasi. ”Saya kira ini yang menghambat terhadap kinerja APH dalam menangani kasus korupsi di tingkat desa,” tandasnya.

Di antara buktinya, saksi ahli dari kabupaten sendiri yang tidak mau dimasukkan ke dalam BAP. Menurut dia, hal itu dinilai sangat lucu. ”Masak saksi ahli dari kabupaten sendiri tidak mau dimasukkan ke BAP, kan lucu. Pasti intimidasinya cukup tinggi,” pungkasnya.

(mr/rus/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia