Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Honor BPD Tak Cair 30 Bulan

12 November 2019, 04: 30: 59 WIB | editor : Abdul Basri

MENGADU: Komisi I DPRD Sampang memfasilitasi pertemuan BPD dan perangkat Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, kemarin.

MENGADU: Komisi I DPRD Sampang memfasilitasi pertemuan BPD dan perangkat Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, kemarin. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Nasib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bancelok, Kecamatan Jrengik, memprihatinkan. Selama 30 bulan sejak 2017 mereka tidak menerima honor. Tak pelak hal itu membuat mereka geram.

Puncak dari kekecewaan itu terungkap saat audiensi BPD beserta perangkat desa di aula komisi besar DPRD Sampang kemarin (11/11). Ketua BPD Bancelok Ali Wafa mengatakan, dirinya selama 30 bulan tidak menerima honor sepeser pun.

Dari 2017, honor BPD baru terbayar satu triwulan pertama. ”Setelah masuk kas desa, sedikit tersendat. Baru terbayar satu kali, yakni Januari, Februari, Maret 2017,” katanya. ”Setelah itu, triwulan kedua, ketiga, dan keempat 2017 belum terbayar,” tambahnya.

Honor 2018 dan 2019 juga tersendat. Karena itulah, pihaknya mengadu ke DPRD Sampang. Harapannya, agar ada jalan keluar guna menyelesaikan permasalahan di tingkat desa tersebut.

Informasi berbeda disampaikan Bendahara Desa Bancelok Syaiful Rahman. Menurutnya, beberapa hari yang lalu seluruh piutang honor BPD sudah terbayarkan. Kecuali untuk Ketua BPD Bancelok Ali Wafa. Sebab, pada saat hendak dibayarkan, yang bersangkutan tidak mau menerima.

Dia menjelaskan, sebelumnya memang ada komunikasi antara mantan Kepala Desa Bancelok Ismail A dengan anggota BPD. Bahwa, honor untuk BPD akan dipinjam terlebih dahulu untuk kebutuhan Kades. Tidak dijelaskan untuk kebutuhan apa honor yang mestinya dicairkan setiap tiga bulan tersebut.

”Karena sudah pamit kepada ketua BPD, tak pinjam dulu, nanti kalau sudah punya rezeki saya bayarkan,” jelas Syaiful menirukan perkataan Ismail A.

Honor untuk BPD sebenarnya tidak terlalu besar. Untuk 2017 dan 2018, ketua BPD mendapatkan Rp 600 ribu per bulan. Untuk 2019 sebesar Rp 800 ribu per bulan.

Sementara honor wakil ketua pada 2017 dan 2018 sebesar Rp 480 ribu dan pada 2019 Rp 640 ribu. Sedangkan anggota mendapatkan honor Rp 420 ribu pada 2017 dan 2018 per bulan. Kemudian pada 2019 honor anggota Rp 560 ribu.

Koordinator Komisi I DPRD Sampang Fauzan Adima berharap agar setelah dilakukan mediasi, permasalahan di desa selesai. Pembayaran harus segera dilakukan dan tuntas. Ke depan, permasalahan seperti itu juga tidak boleh terulang.

Yang paling penting, masyarakat perlu menjaga kondusivitas. Jangan sampai hal semacam ini menimbulkan efek sosial dan politik. Apalagi sebentar lagi akan digelar pilkades serentak di Sampang.

”Persoalan ada warga yang merasa dirugikan, semisal itu terkait pidana, silakan dilaporkan,” sarannya.

(mr/mam/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia