Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Kebijakan Impor Cekik Petani Garam

12 November 2019, 04: 15: 59 WIB | editor : Abdul Basri

TERIK: Petani mengangkut garam dari meja kristalisasi ke tempat penampungan sebelum diangkut di Kecamatan Galis, Pamekasan, kemarin.

TERIK: Petani mengangkut garam dari meja kristalisasi ke tempat penampungan sebelum diangkut di Kecamatan Galis, Pamekasan, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Kebijakan impor garam yang diterapkan pemerintah pusat merugikan petani lokal. Terbukti, ratusan ton garam rakyat di Madura tidak terserap. DPRD Jawa Timur berencana memfasilitasi petani bertemu dengan kementerian hingga presiden untuk membicarakan persoalan itu.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi mengatakan, beberapa waktu lalu perwakilan petani audiensi. Keluhannya terkait harga garam yang murah dan banyak yang tidak terserap. Salah satu pemicunya lantaran stok impor banyak.

Persoalan garam menjadi kebijakan nasional. Pemerintah pusat membolehkan impor. Kebijakan itu justru membuat petani tercekik. Maka dari itu, dewan mendorong sejumlah kementerian merevisi regulasi tentang impor garam.

Harapannya, garam yang didatangkan dari luar negeri tidak salah dimanfaatkan. Garam industri benar-benar digunakan untuk industri. Tidak disalahgunakan menjadi garam konsumsi. ”Perlu ada pembenahan di regulasi,” katanya kemarin (11/11).

Aliyadi menyampaikan, langkah lain yang akan ditempuh yakni, secara kelembagaan DPRD Jatim akan bersurat ke presiden untuk menyelesaikan persoalan garam. Rencana itu mulai menggelinding sejak beberapa waktu lalu.

Harapannya, orang nomor satu di Indonesia itu mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan petani lokal. Regulasi yang mengatur tata niaga garam harus sesuai dengan kebutuhan petani.

Anggota dewan asal Sampang itu menyampaikan, di samping upaya advokasi ke pemerintah pusat, di internal DPRD Jawa Timur juga direncanakan ada pembenahan. Komisi B mengusulkan adanya perda perlindungan dan pemberdayaan petani garam.

Usulan itu dimasukkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim. Harapannya, bisa menjadi bagian dari program legislasi dareah (prolegda) 2020 yang akan dibahas dan ditetapkan menjadi payung hukum.

”Kami akan mengundang perwakilan petani garam, PT Garam, dan perusahaan garam. Kita ajak rembuk bagaimana solusinya terkait harga garam murah itu. Karena sampai sekarang belum ada solusi,” katanya.

Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko membenarkan banyak garam rakyat tidak terserap. Bahkan, garam milik perusahaan tersebut juga menumpuk. ”Termasuk garam kita yang numpuk,” katanya.

Sebagai upaya menyelamatkan garam lokal, PT Garam mengusulkan konsep kepada kementerian. Yakni, semua importir pengguna garam, termasuk industri, wajib menyerap garam dalam negeri. ”Persentasenya kita ratakan,” katanya.

Berdasarkan data Forum Petani Garam Madura (FPGM), terdapat 832.447 ton garam tidak terbeli. Garam Pamekasan tersisa 675 ton terdiri atas garam geomembran 375 ton dan meja tanah 300 ribu ton.  Garam yang belum terbeli di Sampang 87.956 ton dan 69.491 ton di Sumenep.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia