Sabtu, 14 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Usulkan Perda Perlindungan Guru Honorer

12 November 2019, 00: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

BERJUANG: Perwakilan guru honorer K-2 berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno Minggu (10/11).

BERJUANG: Perwakilan guru honorer K-2 berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno Minggu (10/11). (MIFTAHOL ARIFIN FOR RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Nasib guru honorer terkatung-katung. Kenaikan insentif sulit dipenuhi pemerintah. Alasannya, anggaran terbatas. Dewan menginisiasi pembentukan peraturan daerah (perda) perlindungan guru honorer agar nasib mereka lebih baik.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, nasib guru honorer sangat memperihatinkan. Meski pengabdiannya sangat lama, pemerintah belum bisa menjamin kesejahteraan mereka.

Untuk guru honorer kategori dua (K-2), setiap bulan dibayar Rp 1 juta. Sementara guru honorer nonkategori dibayar Rp 600 setiap tahun. Pencairannya setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Padahal, masa kerja guru honorer itu rata-rata 15–20 tahun. Guru honorer itu mayoritas mulai mengabdi sejak tahun 2004. Insentif yang diterima sangat terbatas. ”Kasihan guru honorer,” ujarnya kemarin (11/11).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap guru honorer, dewan menginisiasi pembentukan perda perlindungan guru honorer. Regulasi itu diusulkan ke Bapemperda DPRD Pamekasan untuk menjadi program legislasi daerah (prolegda) tahun depan.

Secara umum, regulasi itu akan mengatur mekanisme pembayaran insentif. Termasuk besaran yang akan dibagikan. Lalu, perlindungan kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja direncanakan juga terakomodasi dalam regulasi itu.

Harun menegaskan, guru honorer itu layak mendapat perhatian lebih. Selain masa kerja yang sangat lama, beban kerja mereka juga tidak jauh beda dengan guru PNS. Bahkan, bisa terbilang lebih berat. ”Sudah saatnya guru honorer mendapat perhatian lebih,” katanya.

Wakil Ketua FHK2I Pamekasan Miftahol Arifin menyambut baik rencana pembentukan perda perlindungan guru honorer itu. Sebab, selama ini perhatian pemerintah sangat terbatas. Bahkan, cenderung diabaikan.

Jaminan kesehatan hanya diberikan kepada guru honorer K-2. Sementara guru honorer nonkategori tidak mendapat jaminan apapun. Bahkan, insentifnya sangat tidak layak. ”Semoga dengan adanya perda perlindungan ini, nasib kami lebih baik,” harapnya.

Miftahol Arifin mengatakan, pemerintah memiliki janji yang belum ditepati. Yakni, insentif sesuai nilai upah minimum kabupaten (UMK) dan prioritas pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dua janji itu belum ditepati. Padahal, semua guru honorer menunggu.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Pamekasan Yudistina mengatakan, rekrutmen CPNS tahun 2019 bersifat umum. Tidak dikhususkan kepada guru honorer. Dengan demikian, siapapun yang memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia