Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Setiap Legislator Punya Jatah Rp 1,2 M

11 November 2019, 11: 55: 26 WIB | editor : Abdul Basri

Setiap Legislator Punya Jatah Rp 1,2 M

Share this      

WAJAR bila banyak orang berbondong-bondong ingin menjadi anggota DPRD. Sebab, selain mendapat gaji tinggi, banyak keuntungan lain yang bisa mereka peroleh. Salah satunya yakni mengusulkan program pembangunan melalui pokok pikiran (pokir) wakil rakyat. Anggaran yang diperoleh oleh politisi yang duduk di kursi parlemen itu cukup besar.

Anggota Komisi III DPRD Sampang Hosni mengatakan, setiap anggota mendapatkan jatah pokir sebesar Rp 1,2 miliar. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan program kerja usulan dari konstituen. ”Untuk pimpinan angkanya lebih tinggi. Tapi, saya tidak tahu berapa,” kata Hosni.

Politikus PPP itu menyebut pokir dipergunakan untuk pembangunan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ketika wakil rakyat melakukan reses, mereka biasanya menampung aspirasi warga. Apa saja yang hendak dibangun di dapil berdasarkan usulan tersebut, maka diajukan oleh anggota dewan dalam RAPBD.

Tetapi saat ini fokus pada infrastruktur. Itu pun dibatasi. Tidak semua pembangunan infrastruktur bisa dibiayai APBD melalui pokir. Apalagi saat ini sudah ada dana desa (DD) yang juga salah satunya untuk infrastruktur.

”Untuk pembangunan jalan poros desa, plengsengan, rabat beton, hotmix, dan sumur bor,” jelasnya. ”Yang saya sayangkan, sekarang itu pengaspalan tidak boleh. Makadam juga tidak boleh,” tambahnya.

Ketua DPRD Sampang Fadol mengakui setiap anggota dewan punya jatah pokir. Namun, dia enggan menyebutkan berapa angka pastinya. Termasuk jatah untuk pimpinan DPRD. ”Beda sedikit, tidak signifikan,” katanya.

Penggunaan anggaran besar itu bergantung aspirasi masyarakat. Kalau di bawah minta infrastruktur, maka diajukan dalam program infrastruktur. ”Kalau kerangkanya ada, tapi plafonnya belum,” jelasnya.

Anggaran tersebut bisa dipecah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Termasuk ada kemungkinan pokir DPRD diwujudkan dalam paket program penunjukan langsung (PL). Jika satu paket anggarannya melebihi Rp 200 juta, perlu mekanisme lelang. ”Kalau kecil bisa PL. Kalau besar bisa melalui tender,” tegas politikus PKB itu.

Bupati Sampang Slamet Junaidi meminta agar pokir DPRD tetap disesuaikan dengan RPJMD yang sudah tersusun. Tiga tahun ke depan fokus pembangunan di Sampang lebih ke infrastruktur. Pihaknya mengakomodasi seluruh aspirasi dari semua pihak, dari para pemangku kepentingan, termasuk dari DPRD. ”Tetapi usulan-usulan tersebut harus sesuai dengan RPJMD yang ada,” jelas mantan anggota DPR RI itu.

RAPBD Sumenep 2020 juga masih digodok timgar dan banggar. Dalam nota keuangan atas Raperda tentang APBD Sumenep 2020, pendapatan daerah untuk menyokong program pemerintah Rp 2.407.651.800.511. Belum termasuk bantuan keuangan dari pemerintah provinsi (pemprov).

Program prioritas Pemkab Sumenep 2020 yakni pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan agro industri dan wisata alam, budaya, dan religi. Tahun depan proyeksi belanja daerah mencapai Rp 2.717.686.239.383. Pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah terdapat selisih Rp 310.034.438.872. Kekurangan tersebut diyakini akan tertutupi jika bantuan keuangan pemprov masuk dalam APBD 2020.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi memastikan pendapatan dengan belanja daerah 2020 tidak akan ada defisit. Besaran bantuan keuangan dari pemprov masih menunggu penetapan alokasi anggaran dari gubernur.

Sumber pendapatan daerah untuk pendapatan asli daerah (PAD) 2020 ditarget Rp 266.795.031.578. Kemudian dari dana perimbangan Rp 1.633.007.322.000. Sedangkan pendapatan daerah dari target penerimaan lain-lain yang sah Rp 507.849.446.933.

Anggaran belanja daerah 2020 direncanakan Rp 2.717.686.239.383. Dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 1.719.502.397.357 dan belanja langsung Rp 998.183.842.026. Pada belanja tidak langsung, belanja pegawai digerojok Rp 1.032.889.277.025. Lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 976.349.030.952 atau naik 5,79 persen.

Edy memaparkan, penambahan belanja pegawai menindaklanjuti agenda pemerintah untuk membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Dengan demikian, belanja pegawai yang di dalamnya termasuk gaji PNS teranggarkan dalam APBD 2020.

Pembahasan RAPBD 2020 menimbulkan polemik antara eksekutif dan legislatif. Hubungan kedua instansi sempat tidak harmonis. Hal itu dipicu ketidakhadiran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat kerja dengan komisi yang dijadwalkan Jumat (25/10). Bahkan, sejumlah anggota komisi mengeluarkan mosi tidak percaya.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi menyebut komisi di DPRD kecewa dengan eksekutif. Sebab, ruang komunikasi untuk membicarakan terkait program kerja dan anggaran dari masing-masing OPD tidak terealisasi. ”Harusnya eksekutif hadir. Sekalipun bukan dalam kapasitas membahas APBD,” ungkapnya.

PP 12/2018 tentang Tata Tertib DPRD memaparkan, pembahasan RAPBD cukup dilakukan timgar-banggar. Tidak ada pembahasan di tingkat komisi. Namun, rapat yang dijadwalkan komisi dengan mitra kerja tidak bersifat evaluatif. Jika memang ada evaluasi, hasil rapat komisi dengan OPD hanya bersifat rekomendasi kepada banggar untuk ditindaklanjuti saat pembahasan RAPBD 2020.

”Ketidakhadiran OPD dalam rapat yang dijadwalkan di komisi-komisi menimbulkan hubungan tidak baik. Merusak sinergitas,” tutur politikus Demokrat itu.

Adanya rekomendasi kepada banggar terkait pencoretan sejumlah program kerja eksekutif dalam APBD 2020 juga bagian dari bentuk kekecewaan dari komisi. Mengenai detail program dan berapa besaran anggaran yang akan dicoret, Indra mengatakan jika hal itu bisa diketahui dalam pembahasan RAPBD oleh timgar-banggar.

Hubungan DPRD dengan pemkab diharapkan kembali baik untuk menunjang program prioritas. Jika pencoretan program prioritas tersebut terjadi karena bentuk kekecewaan komisi kepada eksekutif, masyarakat yang jadi korban. ”Seandainya komunikasi dan hubungan eksekutif dengan legislatif baik, bisa jadi program prioritas ini tetap dipertahankan,” tutur Indra.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menerangkan, pembahasan RAPBD 2020 cukup dibahas timgar-banggar sesuai amanat PP 12/2018. Tidak perlu ada forum antara komisi di DPRD dengan OPD-OPD untuk membicarakan soal RAPBD 2020. ”Aturannya sudah jelas,” ucapnya.

(mr/mam/bad/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia