Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Mencermati Pembahasan Rancangan APBD 2020

Anggaran Belanja Pegawai Sangat Besar

11 November 2019, 11: 52: 17 WIB | editor : Abdul Basri

Mencermati Pembahasan Rancangan APBD 2020

Share this      

Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 masih dalam pembahasan. Namun, alokasi anggaran tahun depan sudah bisa ditebak. Salah satunya alokasi untuk belanja pegawai yang sangat besar.

POSTUR APBD Pamekasan 2020 tidak ideal. Belanja pegawai sedot anggaran hingga 40,35 persen atau Rp 835.147.654.638 dari kekuatan APBD Rp 2.069.358.932.199.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, belanja pegawai sangat tinggi. Idealnya, perbandingan antara belanja pegawai dengan kebutuhan anggaran lain 40:60 dari total kekuatan APBD.

Sebab, dari 60 persen itu masih dibagi untuk urusan wajib. Di antaranya, 20 persen anggaran harus dialokasikan untuk pendidikan. Kemudian, 10 persen wajib digelontorkan untuk kesehatan.

Jika belanja pegawai saja sudah 40,35 persen, kebutuhan lain akan sulit terpenuhi secara maksimal. Sementara, bidang lain seperti infrastruktur dan peningkatan ekonomi butuh suntikan dana tinggi.

Pembangunan fasilitas umum belum merata. Di daerah pedesaan masih ditemui jalan rusak. Saluran irigasi yang sangat terbatas sehingga kebutuhan air petani sulit terpenuhi. Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) juga tidak optimal.

Di sisi lain, pemerintah boros dalam menggunakan anggaran. Pada draf RAPBD 2020 direncanakan pembelian mobil sehat untuk desa. Anggaran yang dialokasikan Rp 36 miliar. Padahal, kebanyakan desa memiliki mobil sehat.

Program tersebut memang ada cantolannya di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Tetapi, untuk saat sekarang dinilai belum terlalu mendesak untuk digelar. ”Rata-rata desa sudah punya mobil sehat,” katanya.

Anggaran Rp 36 miliar itu seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan yang mendesak. Salah satu contohnya penyediaan air bersih untuk desa rawan kekeringan. Pamekasan kerap mengalami krisis air bersis pada musim kemarau.

Kebutuhan lain yang juga mendesak yakni kesejahteraan guru honorer. Insentif yang diberikan kepada guru honorer, khususnya nonkategori sangat tidak layak. Satu tahun diberi uang Rp 600 ribu. ”Kasihan guru honorer, pengabdiannya sangat lama tapi perhatian pemerintah rendah,” katanya.

Politikus PKS itu menyampaikan, ada lima program prioritas yang tercantum dalam RPJMD. Yakni, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan reformasi birokrasi. Program tersebut terakomodasi penuh karena merupakan urusan rutin pemerintah.

Bupati dituntut mencetuskan program di luar kebiasaan yang bisa dirasakan masyarakat. Pembahasan RAPBD segera berlangsung. Dewan akan mengoreksi secara rinci peruntukan uang rakyat itu. Jika perlu rasionalisasi akan dilakukan demi efektivitas dan efisiensi anggaran.

Anggota Tim Anggaran Setkab Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, prioritas utama APBD itu untuk pembayaran gaji. Meliputi, gaji bupati dan wakil bupati, anggota dewan, dan seluruh pegawai negeri sipil (PNS).

Belanja pegawai tinggi biasa terjadi. Bahkan, belanja tersebut akan membengkak. Sebab, dalam waktu dekat bakal digelar rekrutmen CPNS. ”Prioritas utamanya memang membayar gaji,” tegasnya.

Jika belanja barang dan jasa serta belanja modal ingin lebih tinggi, pemerintah harus meningkatkan PAD. Sementara pendapatan tersebut bergantung pada kondisi perekonomian masyarakat. Pemerintah melakukan efisiensi anggaran dengan mengalokasikan dana untuk lima program prioritas. Harapannya, lima program itu terlaksana dengan baik sesuai harapan.

Belanja pegawai juga menguras APBD Bangkalan. Ralam RAPBD 2020 tercatat bahwa belanja pegawai, baik langsung maupun tidak langsung mencapai Rp 1.175.209.011.711. Sementara urusan wajib pelayanan dasar masyarakat hanya berkisar Rp 677.265.884.816.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengutarakan, belanja pegawai memang rutin dialokasikan tiap tahun. Dibanding anggaran yang lain, belanja pegawai memang jauh lebih besar. Namun, pada belanja tidak langsung itu tidak sepenuhnya untuk pegawai. Ada juga untuk masyarakat.

”Misalnya belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga itu semua untuk masyarakat. Hanya, penempatannya ada di belanja tidak langsung,” kata dia.

Delapan permasalahan Bangkalan yang akan terjadi 2020 mendatang sudah dipikirkan melalui keberhasilan pembangunan tahun sebelumnya. Karena itu, tema besar 2020 percepatan pembangunan kualitas SDM dan penyelenggaraan pelayanan publik dasar yang merata. ”Permasalahan dan tantangan itu akan kami atasi,” ujarnya.

Delapan masalah itu keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur dasar yang belum merata, serta penanganan permasalahan lingkungan hidup dan mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan. Kemudian, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi dan masih terbatasnya penyediaan lapangan kerja, rendahnya investor skala besar, serta belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam. Selain itu, kurang optimalnya pelayanan publik dan reformasi birokrasi serta belum mandirinya pemerintah daerah dalam pendanaan pembangunan di daerah.

Keterbatasan SDM bisa ditingkatkan melalui pendidikan dan kesehatan. Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja. Rendahnya investor bisa diatasi dengan memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan perizinan. ”Insyaallah bisa mendatangkan investor skala besar nantinya,” terangnya.

Produktivitas pertanian dalam arti luas akan ditingkatkan. Seperti pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup. Pelayanan publik juga akan ditingkatkan. Sementara pemenuhan sumber daya keuangan daerah tetap memiliki keterbatasan. ”Sejauh ini memang masih bergantung ke pemerintah pusat. Hanya, penggunaannya memperhatikan tujuan dan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hotib Marzuki mengatakan, alokasi anggaran dalam APBD tetap dalam pengawasan dewan. Pihaknya juga akan mengevaluasi setiap program yang dinilai kurang urgen, tetapi dapat anggaran besar. ”Lagi pula, proses penganggaran itu tidak bisa hanya eksekutif, tetapi dibahas bersama kami,” katanya.

Dewan tidak langsung mengiyakan apa saja yang tertuang dalam APBD. RAPBD 2020 belum dibahas. Baru selesai penetapan KUA-PPAS. ”Nanti ada pandangan umum (PU) fraksi-fraksi. Juga nantinya dibahas di masing-masing mitra komisi,” pungkasnya.

(mr/pen/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia