Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Ratusan Ribu Ton Garam Rakyat Tak Laku

10 November 2019, 14: 47: 33 WIB | editor : Abdul Basri

TERIK: Petani mengangkut garam menggunakan sepeda ontel di lahan garam Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, kemarin.

TERIK: Petani mengangkut garam menggunakan sepeda ontel di lahan garam Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Petani garam menjerit. Kerja keras selama berbulan-bulan di bawah terik matahari sia-sia. Pasalnya, garam yang dipanen tidak laku. Ratusan ribu ton tidak terserap.

Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM) Muhammad Yanto mengatakan, beberapa waktu lalu menginventarisasi data garam yang belum terserap. Hasilnya, diketahui terdapat 832.447 ton tidak terbeli.

Perinciannya, garam Pamekasan tersisa 675 ton terdiri dari garam geomembran 375 ton dan meja tanah 300 ribu ton. Garam yang belum terbeli di Sampang sebanyak 87.956 ton.

Lalu, di Sumenep masih tersisa 69.491 ton. Kandungan NaCl itu bukan hanya murah tapi tidak dibeli oleh perusahaan. ”Kasihan petani, garamnya tidak laku. Mereka harus nanggung rugi biaya produksi,” katanya kemarin (9/11).

Yanto mengatakan, beberapa waktu lalu garam masih laku meski harga murah. Per kilogram dibanderol Rp 300. Tetapi, harga kian merosot. Per karung dihargai Rp 4 ribu. Satu karung berisi 60–75 kilogram.

Akibatnya, petani kelimpungan. Garam yang diproduksi harus terjual demi menutupi biaya produksi. Akhirnya, meski harga tidak layak tetap dilepas. ”Kalau laku masih mending, ini malah tidak laku,” katanya.

Yanto menyampaikan, penyebab garam tidak laku lantaran di Indonesia kelebihan stok. Garam impor 2018 lalu belum terserap penuh. Sebab, kristal putih yang didatangkan dari luar negeri melebihi kebutuhan.

Seharusnya, garam yang diimpor dari luar negeri hanya 2,2 juta ton. Tapi, pemerintah justru mengeluarkan izin untuk 3,7 juta ton. ”Kelebihan stok. Dampaknya, garam lokal tidak laku,” katanya.

Yanto berharap pemerintah mengatur ulang regulasi tata niaga garam. Impor harus dibatasi sesuai kebutuhan. ”Kami bukan antigaram impor, karena ada beberapa perusahaan yang belum bisa memakai garam lokal, tapi harus sesuai kebutuhan,” katanya.

Yanto mengatakan, beberapa upaya dilakukan FPGM untuk mencari solusi. Di antaranya, audiensi dengan DPRD Provinsi Jatim dan kepala daerah di Madura. Dalam waktu dekat diagendakan audiensi langsung dengan Presiden Jokowi.

Sekkab Pamekasan Totok Hartono mengatakan, beberapa waktu lalu menerima audiensi dari petani garam. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri pimpinan PT Garam (persero).

Totok menyampaikan, garam di Madura memang banyak yang belum terserap. Pemicunya, kebutuhan garam dipenuhi impor. Pemerintah pusat mengizinkan perusahaan membeli kristal putih dari luar negeri.

Menindaklanjuti aspirasi petani garam, pemerintah bakal berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Harapannya, ada solusi dari persoalan yang terjadi di lapangan. ”Aspirasi petani akan kami lanjutkan ke pemerintah pusat,” janjinya.

Direktur Keuangan PT Garam (persero) Anang Abdul Qoyyum mengatakan, produksi garam nasional melimpah. Prosesor tidak bisa menyerap seratus persen lantaran kebutuhannya dipenuhi garam impor.

”Saya kurang paham angka pastinya (garam yang tidak terserap). Tapi, memang garam rakyat dan garam milik PT Garam terjadi over supply,” tandasnya.

(mr/pen/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia