Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Rekanan Hanya Kena Denda Harian

Pembangunan Gedung Dekranasda Molor Sepekan

07 November 2019, 11: 42: 55 WIB | editor : Abdul Basri

LEWATI DEADLINE: Pekerja masih melanjutkan finishing proyek pembangunan gedung Dekranasda Sampang kemarin.

LEWATI DEADLINE: Pekerja masih melanjutkan finishing proyek pembangunan gedung Dekranasda Sampang kemarin. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Pembangunan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sampang molor. Proyek senilai Rp 1,3 miliar itu sampai kemarin masih dikerjakan. Padahal, deadline pekerjaan sesuai dengan kontrak seharusnya tuntas pada 30 Oktober lalu.

Pengawas pembangunan gedung dekranasda Riski mengakui bahwa pelaksanaan pembanguan tersebut melampaui deadline. Sesuai aturan, ada mekanisme penambahan waktu manakala tidak selesai tepat waktu. Akan tetapi, selama masa penambahan waktu rekanan dikenakan denda.

”Dendanya sebesar 1/1.000 dari nilai kontrak,” kata Riski saat dikonfirmasi awak media siang kemarin (6/11).

Proyek gedung dekranasda itu bernilai kontrak Rp 1.329.715.000 dan dikerjakan oleh CV Abanda Sarana. Dengan demikian, setiap hari rekanan tersebut dikenakan denda Rp 1.329.715. Jika molornya sampai tujuh hari, berarti dendanya mencapai Rp 9.308.005.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang Moh. Zis membenarkan bahwa proyek dekranasda molor. Termasuk denda yang berlaku yakni 1/1.000.

Menurutnya, hingga kemarin proyek tersebut belum provisional hand over (PHO) alias belum diserahterimakan kepada instansinya. ”Kemarin kontraktornya telepon saya mau PHO. Kalau selesai silakan. Tapi sekarang belum PHO,” ujarnya.

Ditanya apakah ada sanksi lain selain denda 1/1.000 semisal sanksi administrasi atau catatan kuning? Moh. Zis menegaskan tidak ada. Sebab, pekerjaan tersebut hanya terhitung lambat dalam masa pekerjaan saja.

”Tidak. Pekerjaannya hanya terlambat. Mungkin laporan lisan kalau ini terlambat. Tidak ada sanksi administrasi,” tegasnya.

Pihaknya meminta agar pekerjaan molor semacam ini tidak ditiru kontraktor lain. Dia menginginkan semua pekerjaan berjalan tepat waktu. Karena itulah, pengawasan terhadap proyek pembangunan anggarannya berada di bawah DPRKP terus digalakkan. 

(mr/mam/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia