Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pembahasan KUA-PPAS Alot

Sempat Diskors lantaran Banyak Tanggapan

06 November 2019, 09: 44: 18 WIB | editor : Abdul Basri

‎TEGANG: Anggota timgar dan banggar saat membahas KUA-PPAS untuk RAPBD 2020 kemarin. 

‎TEGANG: Anggota timgar dan banggar saat membahas KUA-PPAS untuk RAPBD 2020 kemarin.  (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Bangkalan 2020 alot. Bahkan, pembahasan antara timgar dan banggar itu sempat diskors. Sebab, banyak tanggapan yang disampaikan oleh anggota badan anggaran (banggar). 

Salah satunya, tanggapan datang dari anggota banggar Asis. Politikus Partai Demokrat itu menyoalkan dasar penyusunan KUA-PPAS yang tengah dibahas. Sebab, sampai saat ini pihaknya belum menerima dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Padahal, kata dia, berdasar PP 58/2005, penyusunan RAPBD mengacu pada RPJMD dan RKPD. ”Untuk membahas KUA-PPAS, dasarnya adalah RKPD. RKPD turunan dari RPJMD. Ini kami belum menerima,” katanya kemarin (5/11).

Sejauh ini, anggota banggar hanya menerima draf KUA-PPAS. Itu pun dalam penyusunannya menelan anggaran lebih dari Rp 200 juta. ”Kita kan bertanya-tanya, dasarnya apa KUA-PPAS dibahas kalau kita tidak menerima RKPD,” ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan anggota banggar Musawwir. Dia mengatakan, penyampaian KUA-PPAS tidak boleh terlambat. Sebab, hal itu selalu terulang setiap tahun. ”Kami ingin tahun depan tidak terlambat lagi. Terutama, drafnya,” ucapnya. 

Anggota banggar Mahmudi juga mempersoalkan data penduduk yang dituangkan dalam KUA-PPAS. Sebab, yang tercantum malah di bawah 1 juta jiwa, hanya 9 ratus ribu jiwa. ”Kalau begitu, jumlah dewan mestinya bukan 50 dewan, tapi 45 orang. Kalau mengacu pada jumlah penduduk, 9 ratus ribu lebih,” sebutnya. 

Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Setijabudhi menjelaskan, penyusunan draf KUA-PPAS sudah benar. Bahkan, penyusunannya dibuat sejak Juli. Namun, waktu itu alat kelengkapan dewan belum terbentuk sehingga terlambat. Pihaknya berjanji akan memperbaiki. ”Lagi pula dalam penyusunan ini menunggu penerimaan dari pemprov,” katanya.

Berkenaan dengan dokumen RKPD sudah dikirim. Hanya, karena terlalu tebal kemungkinan tidak dibawa. ”Sudah dikirim kok. Termasuk data jumlah penduduk, itu sudah berdasarkan data BPS,” terang Setijabudhi.

Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad mengatakan, pembahasan KUA sudah selesai. Besok (hari ini) akan dilanjutkan PPAS. ”Tunggu saja besok. Karena ini terus akan dibahas,” ucapnya. 

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia