Senin, 16 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Delapan Masalah Harus Diatasi Pemkab

Timgar dan Banggar Bahas KUA-PPAS 2020

05 November 2019, 14: 09: 50 WIB | editor : Abdul Basri

SERIUS: Sejumlah anggota dewan mendengarkan pemaparan KUA-PPAS 2020 dari Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Setijabudhi kemarin.

SERIUS: Sejumlah anggota dewan mendengarkan pemaparan KUA-PPAS 2020 dari Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Setijabudhi kemarin. (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Setelah sempat ditunda, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibahas kemarin (4/11). Pemaparan itu digelar antara tim anggaran (timggar) pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD.

Ada delapan poin permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi Pemkab Bangkalan selama 2020. Di antaranya, keterbatasan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar yang belum merata, serta penanganan masalah lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Kemudian, tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya penyediaan lapangan kerja, rendahnya investor skala besar, serta belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) di sektor pariwisata dan pertanian. Lalu, kurang optimalnya pelayanan publik dan reformasi birokrasi dan urusan pendanaan yang belum mandiri.

Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Setijabudhi mengutarakan, pemaparan KUA-PPAS 2020 sudah disampaikan berkaitan dengan permasalahan dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan pada 2020. ”Kami minta dukungan semua pihak. Terutama, pihak legislatif,” katanya.

Yang jelas, proyeksi KUA-PPAS 2020 itu masih bersifat dinamis. Termasuk, perihal plotting anggaran. ”Untuk angka-angkanya masih dinamis. Sebab, setiap hari bisa berubah karena ini masih proyeksi,” terangnya.

Adapun delapan poin permasalahan dan tantangan itu bisa diatasi dengan program prioritas yang sudah dibuat pemkab. Misalnya, urusan keterbatasan SDM bisa ditingkatkan melalui pendidikan dan kesehatan. ”Termasuk soal infrastruktur dasar, kami tingkatkan juga,” ujarnya.

Adapun belanja langsung dan belanja tidak langsung tetap lebih besar belanja tidak langsung atau belanja pegawai. Tetapi, di dalam belanja tidak langsung itu muatannya ada belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan lainnya.

”Hibah itu diberikan langsung kepada masyarakat. Hanya, muatannya tetap ada di belanja tidak langsung. Makanya, secara persentase tetap lebih belanja tidak langsung,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari KUA-PPAS 2020 yang disampaikan Ketua Timgar Setijabudhi. ”Besok (hari ini, Red) kami, teman-teman banggar, baru bisa memberikan tanggapan. Yang jelas, banyak yang perlu disoroti,” tegasnya.

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia