Sabtu, 07 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pembahasan RAPBD 2020 Berliku

Mosi Tidak Percaya kepada Pimpinan

04 November 2019, 02: 05: 42 WIB | editor : Abdul Basri

MINGGU NGANTOR: Beberapa anggota dewan membedah RAPBD di ruang Komisi III DPRD Sumenep kemarin.

MINGGU NGANTOR: Beberapa anggota dewan membedah RAPBD di ruang Komisi III DPRD Sumenep kemarin. (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sumenep 2020 tidak berjalan mulus. Pembahasan yang dijadwalkan Sabtu (2/11) tidak dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Akibatnya, agenda yang sudah disusun badan musyawarah (bamus) itu gagal.

Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep Badrul Aini mengungkapkan, pada saat itu semua anggota dan pimpinan komisi siap hadir. Mangkirnya OPD dari pertemuan tersebut karena pembahasan RAPBD hanya dilakukan badan anggaran (banggar) dan tim anggaran (timgar) pemkab. Padahal, kata dia, tetap melibatkan komisi sebagai mitra kerja dari OPD. ”Ini baru terjadi hari ini,” tuturnya kemarin (3/11).

Politikus PBB tersebut tidak ambil pusing meski mitra kerjanya enggan membahas program kerja di 2020. Badrul mengutarakan, saat ini komisi membedah RAPBD 2020 untuk direkomendasikan kepada anggota banggar. ”Lalu, hasil bedah APBD itu akan kami berikan kepada anggota komisi yang ada di banggar untuk ditetapkan,” paparnya.

Menurut Badrul, pembahasan RAPBD menjadi perhatian semua pihak karena anggaran tahun depan mencapai Rp 2,4 triliun. Dengan demikian, program kerja yang dicanangkan pemerintah menjadi tepat sasaran. Dengan tidak hadirnya pimpinan OPD dalam pembahasan tersebut akan merugikan eksekutif sendiri.

Ketidakhadiran pimpinan OPD juga berdampak pada mosi tidak percaya kepada pimpinan dewan karena dianggap tidak responsif. Pimpinan DPRD dianggap angkat tangan mengenai dinamika tidak hadirnya pimpinan OPD pada pembahasan dengan komisi. ”Pimpinan malah hilang,” ujarnya.

Mosi tidak percaya diteken mayoritas anggota dewan dari lintas fraksi. Bahkan, beberapa anggota banggar juga turut membubuhkan tanda tangan. ”Ada sekitar 30 anggota dewan,” bebernya.

Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir menyampaikan, pembahasan RAPBD cukup dilakukan banggar dan timgar. Namun, agar RAPBD terbahas dengan baik, pihaknya memberikan ruang kepada komisi untuk melakukan hearing bersama mitra kerja masing-masing. ”Tetap mengacu kepada aturan main PP 12/2018,” ucapnya.

Hamid mengaku tidak tahu mengapa pimpinan OPD tidak hadir meski pihaknya sudah meminta rekomendasi bupati agar didatangkan. Meski begitu, dia tidak menampik bahwa OPD berpersepsi bahwa pembahasan RAPBD cukup dilakukan timgar dan banggar.

”Ketika tidak hadir, bukan kami yang harusnya diadili. Harusnya mereka (komisi) melakukan rapat di internal dulu. Apa yang perlu perlu dilakukan, dan pimpinan akan mengomunikasikan kepada eksekutif,” kata politikus PKB tersebut.

Hamid enggan mengomentari mosi tidak percaya yang dilayangkan anggotanya. Yang terpenting, pihaknya sudah menampung semua kemauan anggota dewan dan berlandaskan pada aturan. ”Kalau saya dianggap salah, di mana letak kesalahannya?” tanyanya.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi membenarkan tidak ada OPD yang hadir dalam pertemuan dengan komisi. Pihaknya beralasan, pembahasan dengan komisi di luar dari ketentuan PP 12/2018 dan tata tertib (tatib) dewan. ”Bagaimana dengan tatibnya pembahasan APBD tersebut? Itu yang harus kita lakukan,” katanya. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia