Jumat, 13 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Menuju Pilkades Serentak di Kota Keris

Jangan Terpengaruh Iming-Iming Uang

04 November 2019, 05: 15: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Menuju Pilkades Serentak di Kota Keris

Share this      

Tugas panitia dan tim keamanan tidak mudah. Mereka juga harus memastikan pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini bebas dari praktik kotor. Seperti money politics, perjudian, dan tindakan lain yang mencederai demokrasi.

PELAKSANAAN pilkades serentak di Sumenep menelan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga Rp 20,5 miliar. Penggelontoran dana besar ini diharapkan menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa itu.

Ada 226 desa yang akan menggelar pilkades serentak tahun ini. Pemungutan suara untuk 174 desa di daratan dilaksanakan Kamis (7/10). Sementara 52 desa di kepulauan bakal berlangsung Kamis (14/10).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Moh. Ramli berharap pilkades serentak tahun ini berjalan lancar, aman, dan sukses. Semua pihak harus bersandar pada aturan yang berlaku.

Para calon kepala desa (cakades) menurutnya sudah diberi ruang berkampanye. Menyampaikan visi misi agar masyarakat tertarik memilih. Ramli mengimbau agar para kontestan menggunakan cara yang baik dalam menjaring suara pemilih.

”Jangan gunakan cara kotor. Tidak boleh ada pemaksaan. Jangan pakai money politics. Tidak boleh saling menghujat,” imbau Ramli kemarin (3/11).

Pihaknya terus mendorong para cakades maupun pendukung untuk menciptakan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pilkades berlangsung. Pemkab Sumenep juga sudah melakukan serangkaian acara untuk menciptakan pilkades aman dan damai.

Salah satunya dengan melakukan deklarasi damai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. ”Untuk mewujudkan komitmen bersama siap menang siap kalah. Apa pun hasilnya, harus disikapi dengan bijak,” tegas Ramli.

Para pemilih diharapkan bisa menggunakan hak suaranya. Pemilih punya hak untuk menentukan pemimpin yang bisa membawa kemajuan bagi desa dan kesejahteraan masyarakat.

”Silakan pilih calon yang mampu membawa perubahan lebih baik. Jangan terpengaruh dengan iming-iming politik uang,” sarannya.

Ramli mengingatkan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) agar bersikap netral. Tidak memihak pada salah satu calon.

Selain itu, P2KD harus menjalankan aturan yang berlaku. Juga wajib mematuhi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 54/2019 atas perubahan Perbup Nomor 39/2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kades.

Jika nantinya ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan, diharapkan agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik. Bisa ditempuh dengan jalur hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

”Kalau ada indikasi pelanggaran pidana, silakan laporkan kepada pihak berwajib,” tukasnya.

(mr/bad/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia