Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Penambangan Batu Tidak Berizin Harus Ditindak

03 November 2019, 07: 16: 02 WIB | editor : Abdul Basri

RUSAK LINGKUNGAN: Bekas galian C menganga di Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, kemarin.

RUSAK LINGKUNGAN: Bekas galian C menganga di Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Aktivitas penambangan batu di Kabupaten Pamekasan marak. Sayangnya, kegiatan yang dapat merusak lingkungan itu mayoritas tidak mengantongi izin.

Sesuai data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan, ada 300 lebih galian C tidak berizin. Ironisnya, aktivitas tersebut tetap berjalan normal. Nyaris tidak ada tindakan dari pemerintah.

Aktivis Pencinta Lingkungan Hasanuddin mengatakan, tambang batu bukan hanya merusak lingkungan. Tetapi, berbahaya bagi masyarakat dan pekerja. Dengan demikian, butuh kajian mendalam sebelum tambang tersebut beroperasi.

”Kami heran, kok bisa usahanya tidak berizin tetapi tetap beroperasi,” katanya kemarin (2/11).

Pemerintah seharusnya bertindak tegas. Tambang ilegal wajib ditutup sebelum pengusaha mengurus izin. Sebab, jika dibiarkan, sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, di Kecamatan Pakong ada pekerja tambang batu tewas akibat terjadi longsor pada galian. Lalu, di Kecamatan Batumarmar ada truk pengangkut batu hasil galian masuk ke jurang sedalam 25 meter.

Kejadian tersebut dipicu aktivitas tambang tidak sesuai standar. Pemerintah harus turun tangan dan bersikap tegas. Jika ada pengusaha mokong, bisa ditutup secara permanen. ”Sangat disayangkan, pemerintah tidak tegas,” katanya.

Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Jatim Thomasna Adi mengatakan, galian C wajib berizin. Jika beroperasi secara ilegal, aparat penegak hukum bisa menindak.

Sebab, kewenangan penindakan berada di instansi penegak hukum. Jika suatu daerah tidak menyusun perda larangan galian C, maka yang menindak pihak kepolisian.

Tetapi, jika pemerintah daerah menyusun perda, penegakan menjadi kewenangan satpol PP. Galian C harus memiliki izin lingkungan karena berkaitan dengan perusakan lingkungan. ”Aparat kepolisian bisa langsung menindak kalau tanpa izin,” tandasnya. 

(mr/pen/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia