Sabtu, 14 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Usul Ada Perda Penggunaan Bahasa Madura

31 Oktober 2019, 04: 59: 03 WIB | editor : Abdul Basri

PEWARIS PERADABAN: Sejumlah murid MTsN Bangkalan berada di depan ruang kelas kemarin.

PEWARIS PERADABAN: Sejumlah murid MTsN Bangkalan berada di depan ruang kelas kemarin. (ZAINURI/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Penggunaan bahasa Madura halus terus berkurang. Di lingkungan perkotaan, dalam komunikasi sehari-hari saat ini lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia.

Kenyataan demikian diungkapkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Bupati berkacamata itu menyampaikan, jangankan di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial pun penggunaan bahasa Madura halus jarang digunakan.

”Tidak usah bahasa Madura halus, bahasa kasar saja kadang masih campur aduk. Bahkan, anak saya sendiri dalam mengcapkan bahasa Madura masih sanggit,” tuturnya.

Fenomena tersebut membuat bupati prihatin. Karena itu, pihaknya memiliki rencana untuk menerapkan penggunakan bahasa Madura di hari-hari tertentu dalam satu minggu. Baik di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun di sekolah sekolah.

”Di sekolah sudah ada peraturan gubernur (pergub) yang mengatur penerapan bahasa daerah. Kami minta penerapannya di sekolah-sekolah lebih ditingkatkan. Ini penting dilakukan agar bahasa daerah yang kita cintai tetap terjaga,” jelasnya.

Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Risman Iriyanto menerangkan, Perbup Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan, mata pelajaran bahasa daerah merupakan muatan lokal wajib di sekolah. Disdik, klaim Risman, sudah meminta setiap sekolah di Bangkalan untuk menerapkan aturan itu.

”Sudah dilakukan dengan baik. Sehari dalam satu minggu ada mata pelajaran bahasa daerah. Durasinya dua jam,” katanya.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan Hendra Gemma Dominan memaparkan, meski sudah ada pergub yang mengatur tentanng bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di sekolah, kelestarian bahasa daerah tetap teramcam. ”Kalau memang serius untuk melestarikan dan menjaga nilai-nilai luhur bahasa Madura, perlu dibuatkan peraturan daerah (perda) khusus,” ujarnya.

”Kami akan sangat menyambut baik perda khusus ini. Misalnya, di semua OPD pada hari tertentu dalam seminggu diterapkan berbahasa Madura. Di sekolah juga demikian, mulai dari SD hingga SMA. Minimal sehari diwajibkan menggunakan bahasa Madura,” paparnya kemarin (30/10).

Hendra menilai, Pergub 19/2019 belum cukup maksimal karena penerapannya hanya dilakukan dua jam dalam seminggu. ”Kalau ada perda kan jelas. Misalnya Kamis. Jadi, setiap Kamis itu harus berbahasa Madura,” dia mencontohkan.

”Ini harus continue. Persoalannya sekarang, guru-guru di sekolah-sekolah yang ada di Bangkalan juga banyak yang dari luar Madura. Jadi tidak maksimal, makanya harus dibuatkan perda,” pungkasnya. (c1)

(mr/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia