Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Belum Ada Naskah Akademik Pembentukan BUMD Garam

27 Oktober 2019, 03: 50: 53 WIB | editor : Abdul Basri

MENUMPUK: Petani memindahkan garam dari lahan tambak Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, ke pinggir tambak kemarin.

MENUMPUK: Petani memindahkan garam dari lahan tambak Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, ke pinggir tambak kemarin. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Wacana pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) garam sudah lama menggelinding di Sampang. Baik di tingkatan eksekutif maupun di legislatif. Namun, seperti apa wujudnya sampai saat ini belum ada kejelasan.

Buktinya, hingga hari ini belum ada naskah akademik tentang pembentukan BUMD garam tersebut. Padahal, naskah akademik biasanya menjadi pengantar atau acuan sebelum gagasan tersebut dituangkan dalam bentuk draf raperda. Artinya, pembentukan BUMD ini tak lebih dari sebatas wacana.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Sampang Agus Husnul Yakin mengatakan, pembentukan BUMD garam baru wacana. Wacana tersebut sempat diusulkan oleh salah satu fraksi di DPRD Sampang. Rencananya, raperda ini akan menjadi inisiatif DPRD dan akan dimasukkan ke dalam program pembentukan perda (propemperda) 2020.

”Untuk naskah akademiknya belum ada. Itu baru sebatas usulan,” jelas Agus Husnul Yakin kemarin (26/10).

Sebelum menyusun naskah akademik, terlebih dahulu wacana ini harus diusulkan ke dalam propemperda. Setelah disepakati di internal bapemperda, baru diputuskan untuk dibahas pada 2020 mendatang. Termasuk, anggaran penyusunan naskah akademik juga bisa dianggarkan pada 2020.

”Alurnya seperti itu. Jadi bisa saja pembahasan naskah akademik ini tahun depan,” terang politikus PBB itu.

Sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk memberdayakan petani garam tanpa harus membentuk raperda baru. Yakni, melalui peraturan bupati untuk membentuk perseroan terbatas.

”Sebenarnya yang kami inginkan adalah bagaimana pemkab hadir untuk memberdayakan petambak garam,” jelas anggota Komisi II DPRD Sampang tersebut.

”Mulai dari pembinaan agar produksi melimpah dan semakin berkualitas, peningkatan sarana produksi, serta mengupayakan naiknya harga garam,” tegasnya.

Sebelumnya, Kabid Perikanan dan Budi Daya Dinas Perikanan Sampang Moh. Mahfud mengatakan, ada wacana pembentukan BUMD garam. Wacana itu menjadi rekomendasi dari tim percepatan pembangunan daerah (TP2D) yang dibentuk oleh bupati Sampang.

”Jika ada BUMD garam diharapkan pemkab bisa semakin optimal memberdayakan petambak garam,” jelasnya.

(mr/mam/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia