Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Nama Kajari dan Kasiintel Dicatut

24 Oktober 2019, 04: 00: 59 WIB | editor : Abdul Basri

TEGAS: Kasiintel Kejari Bangkalan Putu Arya Wibisana saat ditemui di ruang kerjanya.

TEGAS: Kasiintel Kejari Bangkalan Putu Arya Wibisana saat ditemui di ruang kerjanya. (DARUL HAKIM/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Kasus jual beli tanah percaton di Desa Petapan, Kecamatan Labang, Bangkalan, memunculkan riak baru. Nama Kajari Bangkalan Badrut Tamam dan Kasiintel Putu Arya Wibisana dicatut orang tidak bertanggung jawab. Pencatutan nama itu menyusul kenaikan perkara tersebut ke tahap penyidikan.

Pencatutan nama dua orang petinggi di Korps Adhyaksa Bangkalan itu diketahui setelah ada laporan. Informasi tersebut langsung diklarifikasi kepada Kepala Desa (Kades) Petapan Suba’i. Pengguna nomor 082349434646 yang menelepon Kades itu mengaku Kajari dan Kasiintel.

Oknum tersebut menanyakan kasus tanah percaton. Juga menanyakan kasus tersebut mau diapakan.

Kasiintel Kejari Bangkalan Putu Arya Wibisana membenarkan bahwa ada pencatutan nama Kajari dan dirinya setelah pihaknya menaikkan perkara tanah percaton dari lidik ke sidik. Pihaknya akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk dilakukan pendalaman. Termasuk mantan Kades Petapan S (inisial) yang berkali-kali tidak pernah hadir.

Pria asal Bali itu menambahkan, pihaknya juga akan memanggil ulang beberapa pihak yang sebelumnya sudah dimintai keterangan pada saat proses penyelidikan. ”Kalau pada saat penyelidikan, kami (tim lidik, Red) tidak bisa memanggil secara paksa. Kalau sudah ke tahap sidik, jika dipanggil sampai tiga kali tidak kooperatif, bisa dipanggil paksa,” jelasnya.

Selain klarifikasi kepada kades yang dihubungi, kejari juga menghubungi nomor tersebut. ”Ketika ditanya plinplan. Bilang Pak Kajari dan mencatut nama saya,” terang Putu.

Pria yang juga menjabat Humas Kejari Bangkalan itu menerangkan, kepada Kades, oknum tersebut menanyakan kasus percaton. Orang itu ingin bertemu Kades dan meminta supaya kasus tersebut ditutup. ”Kan lucu kalau telepon ke Kades. Sedangkan Kades sebagai pelapor bukan terlapor,” ungkapnya.

Kejari tetap berpatokan kepada surat edaran yang sudah disebarkan. Manakala ada oknum yang menghubungi masyarakat dan mengatasnamakan kejari itu tidak dibenarkan. ”Kami tetap bersurat manakala ada keperluan untuk memproses. Tidak melalui telepon,” tegasnya.

Sebelumnya tim penyelidik memanggil pembeli bernama HB (inisial) dan pimpinan KPP Pratama Senin (21/10). Namun yang hadir hanya pembeli. Setelah gelar perkara, hari itu langsung naik ke penyidikan.

Dugaan jual beli lahan percaton luasannya lebih kurang 12.400 meter persegi. Lokasi lahan berada di sisi barat dan timur jalan akses Suramadu. Harga jual per meter diprediksi Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta.

Mantan Kades diduga menjual kepada pihak swasta sekitar 2012. Ada tiga lahan yang sudah ada sertifikat hak milik (SHM) atas nama pribadi. Beberapa pihak sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Seperti pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kades, dan camat.

(mr/rul/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia