Jumat, 13 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Ratusan SD Tak Bisa Disertifikasi

Administrasi 110 Sekolah Tidak Lengkap

23 Oktober 2019, 13: 13: 27 WIB | editor : Abdul Basri

Ratusan SD Tak Bisa Disertifikasi

Share this      

SUMENEP – Program sertifikasi lahan SD di Kabupaten Sumenep tidak berjalan maksimal. Dari kuota 193 lahan, yang siap disertifikasi baru puluhan sekolah. Kendalanya, karena administrasinya belum lengkap.

Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Barang Disdik Edy Prayitno membenarkan instansinya mendapat kuota 193 lahan untuk disertifikasi tahun ini. Menurut dia, program tersebut melekat di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep.

Edy mengatakan, awalnya lembaganya akan mengajukan 175 SD untuk dilegalisasi lahun ini. Tetapi, hanya 65 lembaga yang dapat diajukan. Sementara sisanya, 110 sekolah, tidak bisa diajukan karena administrasinya tidak lengkap.

Di antaranya, lahannya tidak dilengkapi surat hibah. Ada yang tidak memiliki surat pelepasan terhadap tanah. ”Ada beberapa tanah yang dulu dilepas oleh pemiliknya, tetapi tidak ada notanya. Ketika diminta kembali, cucunya (ahli waris) meminta (ganti rugi) lagi,” ujarnya.

Menurut Edy, 65 SD yang sudah lengkap administrasinya juga tidak bisa langsung diajukan. Sebab, setiap tanah dibebankan biaya formulir Rp 50 ribu. Sementara lembaganya dan BPPKAD tidak menyediakan anggaran untuk pembelian formulir itu.

Edy pesimistis kuota 193 lahan terealisasi. Namun, pihaknya akan terus mencari surat hibah dan pelepasan lahan dari pemilik. ”Yang 65 sudah lengkap tinggal masalah biaya formulir Rp 50 ribu. Untuk sisanya yang 110 kita masih mencari apakah ada surat pelepasan lahannya dan hibahnya,” ungkap dia.

Kabid Aset BPPKAD Sumenep Imam Hidayat mengakui instansinya belum menganggarkan untuk biaya formulir tersebut. Lembaganya hanya menyediakan anggaran biaya ukur ulang dan sertifikat. ”Benar itu, di kami penganggarannya cuma biaya sertifikat dan pengukuran ulang,” ucapnya.

Imam membenarkan disdik sudah menyampaikan lahan sekolah yang akan disertifikasi. Namun, yang sudah siap berkisar 20–30 lembaga saja. ”Kami kembalikan lagi untuk dilengkapi dan dikoordinasikan dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional),” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Mukhlis meminta pemerintah tidak main-main dalam program sertifikasi lahan, termasuk lahan lembaga pendidikan. Sebab, rentan disengketakan. ”Kami meminta untuk segera diselesaikan administrasinya, agar bisa segera disertifikasi,” desaknya. (jup)

(mr/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia