Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Kolom

Alhamdulillah, UU Pesantren Jadi Kado Spesial Hari Santri Nasional

20 Oktober 2019, 07: 21: 12 WIB | editor : Haryanto

Ketua Ķomisi B DPRD Jatim - Aliyadi Mustofa.

Ketua Ķomisi B DPRD Jatim - Aliyadi Mustofa. (Istimewa)

Share this      

SURABAYA - Dibanding sebelumnya, peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun ini terasa lebih istimewa. Sebab, beberapa waktu lalu, UU Pesantren telah disahkan DPR RI.

Sebagai bagian dari kaum santri dan pesantren, saya tentu sangat bersyukur dan menyambut baik lahirnya UU Pesantren tersebut. UU Pesantren menjadi kado HSN.

Saya mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Khususnya, Fraksi PKB DPR RI dan PBNU sebagai inisiator utama rancangan UU Pesantren yang kini menjadi UU.

Pasca UU Pesantren disahkan, kaum santri dan kalangan pesantren dituntut lebih profesional. Harus lebih siap mengimplementasikan apa yang diamanatkan dalam UU tersebut.

Saya menyadari, sebagian kaum santri dan lembaga pesantren yang ada di Indonesia belum semuanya mampu dan siap menyambut UU Pesantren.

Catatan saya, ada beberapa hal yang harus disiapkan para santri dan pesantren. Pertama menyiapkan SDM yang memadai agar bisa menerjemahkan amanat UU Pesantren.

Kemudian, harus bisa menyesuaikan. Managemen yang ada harus melakukan perbaikan secara kontinyu. Saya optimistis, UU ini bisa berdampak positif terhadap eksistensi pesantren.

Selama ini, kaum santri dan pesantren tidak melulu bergantung kepada pemerintah. Tapi, alumni pesantren mampu memberi kontribusi besar kepada bangsa dan negara.

Pesantren harus mandiri dan sesuai dengan jati dirinya. Khusus hal ini, pemerintah tidak boleh mengintervensi. Biarkan pesantren mandiri dan tetap eksis sesuai jati dirinya.

UU Pesantren hanya sebuah legalitas dan pengakuan negara bahwa kaum santri dan pesantren di Indonesia sudah banyak melahirkan insan yang mampu berkontribusi kepada bangsa.

Menurut saya, pemerintah wajib memberi perhatian lebih kepada pesantren. Khususnya, dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan pesantren. Termasuk, sarana dan prasarana.

Lembaga pendidikan yang dikelola pesantren kini sudah setara dengan lembaga pendidikan umum non pesantren. Karena itu, pemerintah tidak boleh memandang pesantren sebelah mata. (*)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia