Jumat, 13 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Tahap Penyelidikan Hampir Rampung

Dugaan Jual Beli Tanah Percaton

20 Oktober 2019, 02: 12: 24 WIB | editor : Abdul Basri

RAMAH: Kasiintel Kejari Bangkalan Putu Arya Wibisana saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

RAMAH: Kasiintel Kejari Bangkalan Putu Arya Wibisana saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. (DARUL HAKIM/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Penyelidikan dugaan jual beli lahan percaton di Desa Petapan, Kecamatan Labang, Bangkalan, hampir rampung. Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus tersebut.

Kasiintel Kejari Bangkalan Putu Arya Wibisana menyampaikan, pihaknya terus melakukan pengembangan. Terakhir, memanggil mantan Kades setempat berinisial S. Tetapi, tiga kali dipanggil, yang bersangkutan tidak hadir. Pihaknya berencana memanggil pihak lain untuk melengkapi berkas penyelidikan.

”Kami akan tanya ke KPP Pratama Bangkalan. Juga kepada pembeli satu orang. Direncanakan dipanggil Senin (21/10),” ucapnya kemarin (19/10).

Setelah pemeriksaan pihak terkait rampung, akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Terkait kerugian negara, Putu mengaku belum melakukan penghitungan. Pihaknya masih akan melihat nilai jual objek pajak (NJOP) pada 2008–2012.

Pria asli Pulau Dewata itu menjelaskan, tidak ada upaya paksa kepada pihak yang tidak hadir ketika dipanggil. Namun, akan menjadi catatan. Orang tersebut sudah dianggap tidak kooperatif dan menghalang-halangi penyidikan.

Jika penyelidikan sudah tuntas, pihaknya akan menggelar perkara. Ketika hasil gelar perkara disetujui, statusnya akan naik ke tahap penyidikan. ”Tinggal ditunggu saja,” ucapnya mewakili Kajari Bangkalan Badrut Tamam.

Untuk diketahui, tiga lahan percaton diduga diperjualbelikan. Luasannya sekitar 12.400 meter persegi. Lokasi lahan berada di sisi barat dan timur akses Suramadu. Harga jual per meter Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta.

Praktik jual beli terjadi pada 2012. Bahkan, sudah ada tiga sertifikat hak milik (SHM) atas nama pribadi. Beberapa pihak sudah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan. Seperti pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kades, dan camat setempat.

(mr/rul/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia