Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Sumenep

Coret Ribuan KPM PKH Hasil Inventarisasi Tidak Memenuhi Kriteria

19 Oktober 2019, 03: 53: 45 WIB | editor : Abdul Basri

Coret Ribuan KPM PKH Hasil Inventarisasi Tidak Memenuhi Kriteria

Share this      

SUMENEP – Dalam waktu sepuluh bulan, ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep dicoret. Penyebabnya, tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat tersebut.

Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH Sumenep Agus Budi Mulyo mengatakan, penerima PKH dihapus karena komponen PKH yang melekat kepada KPM sudah tidak ada. ”Ada KPM yang meninggal. Tetapi, lebih banyak ditemukan karena tidak ada komponen atau kategori,” ucapnya kemarin (18/10).

Agus menjelaskan, ada tiga kriteria yang harus terpenuhi KPM. Yakni, kriteria kesehatan. Komponennya meliputi ibu hamil, perempuan nifas, dan memiliki bayi di bawah lima tahun (balita). Kemudian, kriteria pendidikan. Komponennya memiliki anak yang sedang mengenyam pendidikan SD dan SMP.

Lalu, kriteria kesejahteraan yang komponennya meliputi masyarakat lanjut usia (lansia) dan distabilitas. Jika komponen itu sudah berubah, penerima PKH harus dicoret sebagai KPM. ”Ada juga yang dicoret karena penerima sudah mampu secara materi,” tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan, pencoretan dilakukan berdasar hasil inventarisasi pendamping PKH di lapangan yang dilakukan tiap tiga bulan sekali. Tujuannya, memastikan bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak salah sasaran. ”Yang melakukan pemutakhiran pendamping langsung,” ungkapnya.

Agus menjelaskan, pada awal 2019 ada 63.550 KPM PKH di Kota Keris. Dalam kurun waktu kurang sepuluh bulan, ditemukan 3.076 KPM yang tidak memenuhi persyaratan. Perinciannya, 47 KPM dicoret di triwulan kedua, 1.102 KPM di triwulan ketiga, dan 1.927 KPM dihapus di triwulan keempat.

Kuota hasil penghapusan tidak bisa langsung dialihkan kepada masyarakat lainnya yang memenuhi kriteria sebagai penerima PKH. Sebab, penambahan kuota mutlak kewenangan pemerintah pusat. ”Siapa yang layak menjadi penerima, itu semua kewenangan Kemensos dengan melihat BDT (basis data terpadu),” imbuhnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengapresisasi pencoretan KPM PKH yang tidak memenuhi kriteria. Dia meminta validasi data penerima itu dilakukan secara objektif sehingga tidak merugikan. ”Yang layak harus menerima, yang tidak memenuhi ketentuan harus dicoret,” tukasnya. (jup)

(mr/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia