Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

DD Tahap III Terancam Tak Bisa Cair Akibat Pembentukan BPD Diundur

Komisi A Panggil Seluruh AKD

17 Oktober 2019, 03: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

BPD BERMASALAH: Komisi A DPRD mendengarkan aspirasi dari perwakilan AKD se-Bangkalan di ruang banggar kemarin.

BPD BERMASALAH: Komisi A DPRD mendengarkan aspirasi dari perwakilan AKD se-Bangkalan di ruang banggar kemarin. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Komisi A DPRD memanggil seluruh perwakilan asosiasi kepala desa (AKD) se-Bangkalan kemarin (16/10). Pemanggilan itu terkait penundaan pembentukan dan pemilihan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) serentak.

Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Agus Kurniawan mengutarakan, pelaksanaan pemilihan anggota BPD serentak sudah diundur dua kali. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) beralasan karena faktor keamanan. ”Kami panggil semua AKD untuk mengetahui secara langsung kondisi riil di desa,” katanya kemarin.

Pemaparan dari perwakilan AKD masing-masing kecamatan, justru di tingkat desa aman-aman saja. Bahkan AKD menjamin tidak akan terjadi apa-apa seperti banyak aduan yang diterima komisi A selama ini. ”Aman. Cukup linmas, tidak akan ada gesekan apa-apa. Begitu yang disampaikan pada kami,” ujarnya.

Komisi A segera berkoordinasi dengan DPMD supaya cepat menjadwal ulang pelaksanaan pemilihan anggota BPD serentak. ”Kalau tidak kunjung dijadwal, itu berdampak pada dana desa (DD) tahap tiga yang tidak bisa cair,” jelasnya.

Perwakilan AKD se-Bangkalan Khoirul Anam mengatakan, sebaiknya pelaksanaan pemilihan anggota BPD disegerakan. Sebab, di desa kondusif dan tidak ada persoalan genting. ”Tidak ada permasalahan seperti yang tersebar selama ini. Lagi pula, kalau ini tak kunjung dijadwal ulang, akan berdampak terhadap pencairan DD tahap tiga,” ungkapnya.

Bagi desa yang ingin mengajukan pencairan DD tahap tiga, pasti ada kendala. Sebab, dalam persyaratan perlu tanda tangan BPD. ”Kalau begini desa yang dirugikan,” jelasnya.

Ke depan akan memasuki musim hujan. Sementara pencairan DD terkendala karena BPD belum terbentuk. ”Pasti banyak kegiatan yang tidak selesai. Itu risiko. Makanya, disegerakan persoalan BPD ini,” ucapnya.

Pemilihan anggota BPD serentak dilakukan karena masa jabatan anggota BPD yang lama sudah habis. ”Kami butuh tanda tangan BPD untuk pencairan DD,” tegas kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, itu.

Dia menambahkan, pembentukan BPD bisa melalui pemilihan langsung. Juga bisa melalui musyawarah mufakat. ”Agar tidak menimbulkan konflik baru, kami mohon disegerakan pemilihan anggota BPD,” tandasnya. 

(mr/daf/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia