Sabtu, 14 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Petani Garam Wadul Dewan Lagi

15 Oktober 2019, 04: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

AUDIENSI: Sejumlah petambak dan pengusaha garam mendatangi kantor DPRD Sumenep kemarin.

AUDIENSI: Sejumlah petambak dan pengusaha garam mendatangi kantor DPRD Sumenep kemarin. (BADRI STIAWAN/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Kegelisahan petani garam belum usai. Harga kian anjlok. Rendahnya serapan garam rakyat menambah penderitaan mereka. Sejumlah petani kembali wadul kantor wakil rakyat Sumenep kemarin (14/10).

Perwakilan petani garam Sumenep Ubet menyampaikan, sejak dua tahun terakhir, petani sangat kesulitan menjual hasil produksi karena banyaknya garam impor yang masuk Indonesia. Akibatnya, kondisi itu memengaruhi penyerapan garam rakyat.

”Kelebihan impor berdampak pada penyerapan garam rakyat tidak maksimal. Sekaligus harganya anjlok,” ungkap Ubet usai melakukan audiensi di ruang rapat kantor DPRD Sumenep.

Dia menerangkan, saat ini untuk garam jenis kualitas 1 (KW-1) di tingkat perusahaan lokal membeli dengan harga Rp 450 ribu per ton. Sedangkan untuk KW-2 Rp 350 ribu per ton dan KW-3 Rp 250 ribu per ton. Untuk perusahaan di Surabaya mengambil harga untuk KW-1 Rp 700 ribu.

”Itu pun dibatasi, satu truk untuk satu supplier. Sebab, stok dari perusahaan itu memang sudah banyak,” kata Ubet.

Dia berharap, pemerintah mengurangi impor garam. Terlebih untuk garam konsumsi. Sebab, menurut dia, kualitas produksi garam rakyat tidak kalah saing. Ubet juga mendesak DPRD Sumenep mengawal suara rakyat.

”Respons DPRD sangat positif. Akan melakukan pendampingan kepada para petambak kepada pemerintah pusat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir mengaku miris dengan kondisi garam di Kota Keris. Khususnya, menyangkut harga dan penyerapan garam rakyat.

Bahkan, banyak garam rakyat yang saat ini ditimbun karena harga kurang bersahabat. ”Yang awalnya Rp 3 juta satu ton kini Rp 300 ribu per ton. Jelas rugi. Sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Hamid mengaku segera berkirim surat kepada pemerintah pusat untuk menyampaikan banyaknya garam rakyat yang belum terserap. Selain itu, menyangkut harga garam yang benar-benar memprihatinkan.

”Ini persoalan persaingan garam impor dengan garam rakyat. Jadi, perlu ada regulasi agar garam impor ini tidak masuk di Jawa Timur, misalnya,” tukas politikus PKB itu.

(mr/bad/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia