Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Features

Zeinollah, Guru SDN Tagangser Daya 2 setelah 15 Tahun Mengabdi

Tak Dapat Tunjangan Profesi lantaran Tergeser

15 Oktober 2019, 04: 40: 59 WIB | editor : Abdul Basri

MENGADU NASIB: Zeinollah (pakai kopiah) bersama rekan guru honorer K-2 menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Pamekasan Ismail.

MENGADU NASIB: Zeinollah (pakai kopiah) bersama rekan guru honorer K-2 menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Pamekasan Ismail. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

Guru honorer kategori dua (K-2) butuh perhatian lebih dari pemerintah. Kesejahteraan dan masa depan mereka yang telah mengabdi di pendidikan belum terjamin.

KANTOR DPRD Pamekasan tampak lengang Rabu (9/10). Sejumlah staf dewan terlihat santai. Tidak ada kesibukan. Penerima tamu menikmati musik dangdut yang diputar di layar televisi. Sejumlah guru honorer berada di ruang tersebut.

Lalu, satu per satu naik tangga menuju lantai dua gedung parlemen. Mereka menuju ruang bekas komisi I. Ruangan tersebut sepi. Maklum, alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk.

Politikus Demokrat Ismail menunggu rombongan guru honorer itu. Tanpa ragu, guru honorer duduk di deretan kursi paling selatan. Mereka bukan kali pertama duduk di meja itu, berkali-kali. Sampai tak terhitung dalam tahun ini.

Maksud dan tujuan guru honorer itu sama. Yakni, mengadukan nasib yang dinilai tidak berpihak pada mereka. Satu di antara rombongan guru itu adalah Zeinollah. Dia guru di SDN Tagangser Daya 2, Kecamatan Pasean.

Pria berusia 45 tahun itu menjadi guru sejak 15 tahun. Semula dia mengajar pendidikan agama Islam (PAI). Namun, sejak beberapa bulan, nasibnya tidak menentu. Dia tidak lagi mengajar PAI lantaran ada guru baru hasil rekrutmen CPNS 2018 masuk sekolah tersebut.

Berdasar kebijakan sekolah, Zeinollah digeser menjadi guru kelas. Dia mengajar seluruh mata pelajaran di kelas yang diamanahkan.

Kebijakan tersebut merugikan Zeinollah. Sebab, pria berkopiah itu tidak bisa mengajukan tunjangan profesi guru (TPG). Sebab, dengan diangkatnya menjadi guru kelas, ijazah dengan tugasnya tidak linier.

Sementara syarat mutlak penerima TPG wajib linier. Harapan mendapat tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan itu pupus. ”Padahal, tahun ini rencananya saya mau mengajukan tunjangan profesi,” katanya kemarin (14/10).

Zeinollah tidak bisa berbuat banyak. Dia tidak memiliki kekuatan apa pun di sekolah tersebut. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kembali kesempatan memperoleh TPG dengan kuliah lagi.

Namun, jalan itu sulit dilakukan. Mengingat, usianya menginjak 45 tahun. Dengan demikian, Zeinollah meminta dukungan dewan untuk memperjuangkan nasibnya. ”Saya butuh dukungan dewan,” ungkap dia.

Koordinator Aliansi Honorer Nasional (AHN) Pamekasan Miftahul Arifin mengatakan, nasib guru honorer di Pamekasan tidak jelas. Sampai sekarang, masih banyak yang belum mendapat SK bupati.

Akibatnya, mereka kerap mendapat perlakuan kurang baik. Misalnya, mendapat ancaman pemecatan jika dinilai kurang disiplin. Sementara guru PNS banyak yang jauh lebih tidak disiplin.

Kasus yang menimpa Zeinollah juga menimpa honorer yang lain. Namun, guru yang digaji pemerintah daerah itu tidak bisa berbuat banyak. Sebab, kekuasaan berada pada kebijakan sekolah.

Dengan demikian, Arifin meminta kebijaksanaan bupati. Tes CPNS 2019 diharapkan memprioritaskan honorer K-2. ”Kami berharap khusus K-2 tesnya hanya formalitas,” pintanya.

Arifin berharap, tenaga honorer K-2 diangkat menjadi ASN secara keseluruhan. Sebab, dilihat dari jangka waktu pengabdian sangat lama. Jika diikutkan tes umum, mereka akan kalah saing dengan peserta yang baru lulus.

Anggota DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, aspirasi honorer K-2 akan ditindaklanjuti. Pemerintah selayaknya memberikan perhatian khusus kepada mereka. Sebab, tenaga honor itu sudah lama mengabdi. ”Pasti kami perjuangkan nasib mereka,” katanya.

Kabid Data, Pengadaan, dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pamekasan Suharto menyatakan, tahun 2019 informasinya bakal ada rekrutmen CPNS.

Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan di tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, sampai sekarang belum ada kepastian jatah formasi untuk Pamekasan. ”Kebutuhan di tiap OPD sudah kami masukkan ke e-formasi,” tuturnya singkat.

(mr/onk/pen/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia