Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Kaum Hawa Pimpin 13 Desa

Pengamat: Bisa Jadi Jaga Trah Kekuasaan

15 Oktober 2019, 04: 10: 59 WIB | editor : Abdul Basri

KHIDMAT: Kades perempuan mengikuti proses pelantikan di Pendapa Ronggosukowati, Sabtu (12/10).

KHIDMAT: Kades perempuan mengikuti proses pelantikan di Pendapa Ronggosukowati, Sabtu (12/10). (MOH. ALI MUHSIN/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Status perempuan tidak menyurutkan untuk memimpin desa. Bahkan, di Madura hal itu bukan hal tabu. Saat ini ada belasan desa yang dipimpim kaum hawa di Pamekasan. Bahkan, trennya meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebanyak 13 perempuan dilantik menjadi kepala desa (Kades) di Pendapa Ronggosukowati, Sabtu (12/10). Mereka berasal dari delapan kecamatan. Pada periode sebelumnyam perempuan yang menjadi Kades hanya tiga orang. ”Ada penigkatan jumlah kaum perempuan yang menjadi Kades periode 2019–2025,” kata Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Muttaqin.

Pengamat politik dan sosial Imadoeddin menilai, maraknya perempuan menjadi Kades menunjukkan tren positif. Mereka dituntut mampu menunjukkan secara kualitas kepada masyarakat. Bahkan, tidak boleh kalah dengan pemimpin laki-laki. Khususnya dalam mempertanggungjawabkan kepemimpinan dan akuntabiltas penggunaan anggaran yang dikelola.

Dia mengingatkan, lahirnya pemimpin perempuan harus memberikan warna berbeda dengan laki-laki dalam pengelolaan anggaran yang cenderung terjadi penyalahgunaan. Hal ini dibuktikan adanya Kades yang terjerat pidana. ”Pemimpin perempuan harus berani transparan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya pada publik yang dipimpin,” terangnya.

Dia tidak menyangkal banyaknya perempuan yang menjadi Kades dilatarbelakangi berbagai aspek. Di antaranya, ingin menyalamatkan trah kepemimpinan secara turun-temurun. ”Bisa jadi karena petahana sudah tidak bisa mencalonkan lagi, diganti anaknya atau istrinya untuk melanjutkan kepemimpinannya,” terangnya.

Selain itu, bisa saja disebabkan kemauan untuk memajukan desa dan menunjukan bahwa perempuan juga bisa memimpin. ”Kalau memang ada yang seperti ini pantas diapresiasi,” terangnya.

Jika perempuan itu maju hanya untuk keberlangsungan trah kepemimpinan, Imad meminta agar tetap patuh sesuai tupoksi. Jangan sampai dikendalikan suami, orang tua atau pihak lain. ”Sehingga hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan juga kepada mereka,” terangnya.

Siapa pun pemimpinnya diharapkan betul-betul mematuhi ketentuan pengelolan DD-ADD dan keterbukaan informasi publik desa. ”Harapannya, masyarakat mendapatkan informasi yang betul-betul transparan dai pemimpinnya,” harap Imad. 

(mr/sin/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia