Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Izin 22 Sekolah Swasta Kedaluwarsa Hambat Realisasi BPOPP

14 Oktober 2019, 00: 59: 12 WIB | editor : Abdul Basri

PENERIMA BPOPP: Beberapa siswa SMAN 2 Sumenep di Jalan KH Wahid Hasyim hendak pulang sekolah Jumat (11/10).

PENERIMA BPOPP: Beberapa siswa SMAN 2 Sumenep di Jalan KH Wahid Hasyim hendak pulang sekolah Jumat (11/10). (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mencanangkan pendidikan gratis untuk SMA sederajat. Baik negeri mapun swasta. Namun, program tersebut belum merata. Sebab, tidak semua lembaga pendidikan di Kota Keris menerima biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP).

Kepala Cabang Disdik Jawa Timur (Jatim) Wilayah Sumenep Sugiono Eksantoso mengatakan, penerima BPOPP baru SMA-SMK negeri. ”Untuk yang negeri sekolah sudah bisa menganggarkan sesuai dengan petunjuk teknis Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas),” ucapnya kemarin (13/10).

Dia menjelaskan, BPOPP untuk lembaga pendidikan swasta masih masuk tahap pencairan. Penyebabnya, ada 22 lembaga pendidikan SMA swasta yang izin operasionalnya telah kedaluwarsa. ”Banyak izin operasionalnya (lembaga swasta) yang sudah mati. Ini tidak hanya terjadi di Sumenap, tetapi juga di daerah lain di Jawa Timur,” ungkapnya.

Hal lain yang menghambat pencairan BPOPP adalah masalah kepala sekolah (Kasek). Banyak lembaga pendidikan swasta yang tidak melaporkan pergantian Kasek ke lembaganya. ”Banyak yayasan yang tidak melaporkan SK pergantian sekolah. Tahu-tahu setelah ada bantuan menunjukkan SK pergantiannya,” tuturnya.

Sugiono menyatakan, pihaknya sudah meminta semua swasta untuk rutin memberi tahu setiap ada perubahan Kasek. Sekolah yang izin operasionalnya kedaluwarsa diminta segera mengurus. ”Ada 22 lembaga yang izin operasionalnya kedaluwarsa. Rata-rata di kepulauan,” katanya.

Agar semua sekolah bisa mencairkan BPOPP, pihaknya mengeluarkan rekomendasi ke Pemprov Jatim bahwa izin operasional 22 sekolah tersebut sedang diproses. Banyaknya izin operasional kedaluwarsa karena ada persepsi perpanjangan izin membutuhkan biaya. Padahal sebenarnya gratis.

Dia tidak menampik sebelum dirinya menjabat, ada oknum yang bermain dalam permohonan izin operasional. Pengelola sekolah dimintai uang hingga jutaan rupiah. Namun, selama kepemimpinannya, dia berjanji tidak akan memungut biaya apa pun bagi lembaaga pendidikan yang ingin mengurus izin operasional.

Dia juga berjanji pihaknya akan mengawasi penggunaan BPOPP. Setelah pencairan tidak ada lagi lembaga pendidikan yang menarik SPP. ”Rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) harus sesuai dengan penggunaannya. Sebab, yang RKAS BOS reguler dan BPOPP berbeda,” tukasnya. (jup)

(mr/han/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia