Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Siti Amina Geser Fahrillah Urutan Kelima Kalah dengan Calon Pemerintah

14 Oktober 2019, 02: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

SERIUS: Calon anggota KI periode 2019–2024 saat diuji fit and proper test oleh dewan beberapa waktu lalu.

SERIUS: Calon anggota KI periode 2019–2024 saat diuji fit and proper test oleh dewan beberapa waktu lalu. (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Pansus Komisi Informasi (KI) DPRD Bangkalan sudah melakukan fit and proper test terhadap 15 calon anggota KI 2019–2023. Berdasar skoring lima besar sesuai komposisi anggota KI yang berjumlah lima orang.

Sesuai urutan adalah Badrun, Abdul Rohim, Yunus Mansur Yasin, M. Sodiq, dan M. Fahrillah. Mereka merupakan unsur dari masyarakat. Sementara unsur dari pemerintah, Siti Amina berada di urutan keenam.

Kendati demikian, posisi Fahrillah sebagai urutan lima besar tidak aman. Bahkan, yang bersangkutan potensial tidak akan dilantik dan digeser oleh Amina sebagai perwakilan dari pemerintah.

Kepala Diskominfo Bangkalan Agus Zein mengutarakan, hasil fit and proper test calon anggota KI 2019–2023 sudah diparipurnakan oleh dewan. Namun, jauh sebelum uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilaksanakan, Pemkab Bangkalan sudah membuat surat keterangan bahwa Siti Amina merupakan perwakilan dari unsur pemerintah.

”Sesuai Perki 4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KI, satu orang harus ada keterwakilan dari pemerintah,” kata dia kemarin (13/10). Karena itu, sebelum dilakukan fit and proper test, bupati menunjuk salah satu dari 15 orang yang mencerminkan unsur pemerintah.

Atas dasar itu, posisi Fahrillah sebagai urutan lima besar akan diganti oleh Amina. ”Walaupun sudah ditunjuk, Siti Amina tetap harus mengikuti uji kelayakan,” jelasnya. Menurut Agus, meski hasil fit and proper test Siti Amina ada di ranking keenam, dengan sendirinya menggeser posisi kelima.

”Hasil fit and proper test hanya diambil urutan keempat,” tegasnya. Selain itu, dalam pasal 6 ayat 2 huruf i Perki 4/2016 disebutkan maksimal 1/3 ada keterwakilan perempuan. ”Siti Amina itu selain unsur dari pemerintah, juga mencerminkan keterwakilan dari perempuan,” paparnya.

Prosesi pelantikan dijadwalkan bulan ini. Hari ini pihaknya masih mau melakukan rapat tentang persiapan pelantikan. Termasuk, perihal usulan pembuatan SK kepada bupati. ”Pokoknya tidak akan lepas dari bulan Oktober,” imbuhnya. 

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia