Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Pansus Tetapkan 5 Besar Calon Anggota KI, Satu Form Penilaian Hilang

11 Oktober 2019, 07: 56: 13 WIB | editor : Haryanto

LEMBUR: Staf Sekretariat DPRD Bangkalan membuka form penilaian, Kamis malam.

LEMBUR: Staf Sekretariat DPRD Bangkalan membuka form penilaian, Kamis malam. (Dafir Falah/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN - Pansus Komisi Informasi (KI) DPRD Bangkalan menggelar fit and propertest, Kamis (10/10). Sebanyak 15 orang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang paripurna gedung dewan.

Mereka satu per satu menyampaikan visi-misi dan menjawab pertanyaan masing-masing anggota pansus KI. Hasilnya, ditetapkan lima besar. (selengkapnya lihat grafis).

Total ada 15 anggota Pansus KI DPRD Bangkalan. Setiap calon anggota KI memiliki 15 form penilaian. Kendati demikian, total form penilaian berjumlah 225 lembar dengan rincian 15 dikalikan 15.

(Dafir Falah/RadarMadura.id)

Tapi, ketika form penilaian dihitung hingga tengah malam, ternyata jumlahnya bukan 225 lembar melainkan 224 lembar. Satu lembar form penilaian atas nama Siti Aminah diketahui hilang.

Lalu, disepakati Siti Aminah diberi nilai 80. Meski mantan Wadir RSUD Syamrabu itu diberi nilai 100, tetap tidak bisa masuk urutan lima besar. Sebab, total poin hanya 1.280 atau berada di urutan enam.

Ketua Pansus KI DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan, calon anggota KI urutan pertama Badrun, kedua Abdul Rohim, ketiga Yunus Mansur Yasin, keempat M. Sodiq dan kelima M. Fahrillah.

"Skor penilaian dari satu sampai 15 besar sudah diketahui. Baik yang masuk 5 besar," katanya. 

Nur Hasan menambahkan, hasil fit and propertest akan diparipurnakan Jumat (11/10). Selanjutnya, direkomendasikan ke Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

"Nanti, bupati yang akan memilih siapa saja yang akan dilantik. Sebab, itu kewenangan bupati. Apakah yang dilantik itu yang masuk lima besar? Itu hak prerogatif bupati," tegasnya.

Dijelaskan, dari lima orang yang mau dilantik sebagai anggota KI periode 2019-2023, harus tetap ada satu orang dari unsur pemerintah. Dalam hal ini, Siti Aminah yang ditunjuk sebagai perwakilan birokrasi.

"Misalnya bupati mau memilih calon anggota KI urutan ke enam, ya lagi-lagi itu kewenangan bupati. Dengan demikian, dipastikan M. Fahrillah tergeser. Itu kalau bupati memilih Siti Aminah," ungkapnya.

Nu Hasan menambahkan, pansus sudah menyelesaikan tugas. Kalau hasil kerja pansus tidak memuaskan, itu wajar. "Setiap anggota pansus memberi penilaian. Tentu unsur subjektivitas tetap ada," tandasnya.

(mr/daf/yan/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia