Minggu, 15 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Tuding Satpol PP Kecolongan Pengawasan Tembakau Jawa Dievaluasi

11 Oktober 2019, 05: 20: 59 WIB | editor : Abdul Basri

BUTUH PENGAWASAN: Kuli berada di sekitar tumpukan tembakau di gudang pribadi milik M. Suli Faris di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, kemarin.

BUTUH PENGAWASAN: Kuli berada di sekitar tumpukan tembakau di gudang pribadi milik M. Suli Faris di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Pengungkapan truk bermuatan ratusan bal tembakau Jawa oleh Polres Pamekasan mendapat apresiasi dewan. Kejadian itu menandakan bahwa tembakau terlarang itu bukan hanya isu, melainkan fakta.

Peristiwa tersebut sekaligus menjadi tamparan keras terhadap kinerja satpol PP. Korps penegak perda itu dituding kecolongan terhadap masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan. Padahal, pemerintah memberikan anggaran besar untuk pengawasan.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, kabar terkait adanya tembakau Jawa masuk Bumi Pamelingan beredar sejak lama. Namun, kabar itu selalu ditepis dengan hasil pengawasan satpol PP yang nihil temuan.

Korps penegak perda itu kerap menyampaikan bahwa tidak ada tembakau Jawa masuk Kota Gerbang Salam. Bahkan, beberapa waktu lalu ada masyarakat memberikan bukti foto adanya tembakau terlarang tersebut. Tetapi, lagi-lagi bukti itu ditepis.

Satpol PP justru menganggap informasi yang disampaikan masyarakat tidak valid. Mereka berdalih langsung mendatangi gudang dimaksud. Hasilnya, tidak ada tembakau Jawa.

Penangkapan tiga truk berisi 310 bal tembakau Jawa itu membuka pintu masuk bagi pemerintah melakukan penelusuran lebih detail. Tembakau tersebut harus diusut pemilik dan pembelinya. ”Kalau serius, pasti ketahuan siapa pemainnya,” kata Harun kemarin (10/10).

Siapa pun yang dengan sengaja mendatangkan tembakau Jawa harus dijatuhi sanksi tegas. Pelakunya bisa dijerat tindak pidana ringan (tipiring). Kemudian, jika berbentuk korporasi, izin usahanya bisa dicabut.

Sebab, tembakau Jawa itu sangat merugikan petani. Harga anjlok akibat tembakau itu. Pemerintah wajib menangangi peredaran tembakau terlarang itu. ”Satpol PP harus berani menindak siapa pun yang melanggar,” katanya.

Harun menyampaikan, anggaran pengawasan tembakau Jawa sangat tinggi. Dalam satu musim tembakau, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 50 juta. Tetapi, uang rakyat yang diberikan itu tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh.

Tembakau Jawa tidak terbendung. Pengawasan terbilang lemah. Karena itu, DPRD Pamekasan akan mengevaluasi anggaran tersebut. Bahkan, bupati harus turun mencari solusi agar sistem pengawasan yang mendukung industri tembakau itu memihak pada petani.

Plt Kasatpol PP Pamekasan Achmad Kusairi mengaku belum mendapat informasi secara terperinci mengenai pemilik tembakau Jawa itu. Pemeriksaan dilakukan polisi dan belum ada tembusan. ”Saya takut salah, harus merujuk pada BAP,” katanya.

Mengenai pengawasan, mantan camat Batumarmar itu memastikan dilakukan secara profesional dan optimal. Tetapi, sejauh ini tidak pernah ditemukan tembakau Jawa. Sidak ke gudang juga hasilnya nihil.

Sebelumnya, Satsabhara Polres Pamekasan menangkap tiga truk bermuatan tembakau Jawa Selasa malam (8/10) dan Rabu pagi (9/10). Daun emas yang dilarang masuk Pamekasan itu diduga dikirim dari Bojonegoro untuk gudang pribadi di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan.

Sopir dan kernet dijatuhi hukuman pidana ringan satu bulan percobaan. Barang bukti tembakau Jawa diminta dibawa ke luar Madura setelah hakim membacakan putusan.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia