Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

BPNT Diduga Tak Tepat Sasaran Data Penerima dari Kemensos Disoal

11 Oktober 2019, 03: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

BUTUH EVALUASI: Warga menggelar audiensi dengan dinsos, koordinator PKH, dan DPRD Pamekasan kemarin.

BUTUH EVALUASI: Warga menggelar audiensi dengan dinsos, koordinator PKH, dan DPRD Pamekasan kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Puluhan warga dari berbagai desa mendatangi kantor dewan kemarin (10/10). Mereka menyampaikan sejumlah persoalan pada penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT). Bantuan tersebut diduga tidak tepat sasaran.

Haji Nasir selaku perwakilan warga mengatakan, BPNT diduga tidak tepat sasaran. Banyak warga yang secara ekonomi cukup mampu malah masuk sebagai penerima. Tetapi, ada warga yang tidak mampu justru tidak masuk daftar penerima.

Kemudian, beras dari distributor kualitasnya buruk. Sangat tidak layak dikonsumsi manusia. Bahkan, lebih layak dibuat pakan ternak. Padahal, pemerintah menetapkan kualitas medium untuk dibagikan kepada penerima bantuan sosial (bansos) itu.

Tetapi, ketentuan dari pemerintah pusat tersebut tidak berjalan. Ironisnya, kondisi tersebut seakan dibiarkan. Tidak ada pengawasan dan kontrol yang dilakukan pemerintah daerah. ”Kasihan masyarakat,” ujarnya.

Haji Nasir menyampaikan, setiap penerima BPNT diberi kartu berisi uang nontunai. Setiap masa pencairan, nilainya Rp 110 ribu. Seharusnya, beras yang disalurkan sesuai dengan nominal uang.

Kepala Dinsos Pamekasan Syaiful Anam mengklaim, realisasi BPNT dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Data penerima dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos). Pencairan bantuan itu harus sesuai data tersebut.

Mengenai kualitas beras, sebelumnya penyediaan beras itu bebas sesuai e-warung yang ditunjuk sebagai penyalur. Tetapi, ke depan, beras itu akan disuplai secara resmi oleh Bulog. ”Sudah ada SE terkait penyediaan beras, harus dari Bulog,” katanya.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Pamekasan Hanafi menjelaskan secara detail mengenai data penerima BPNT. Menurut dia, Kemensos terlebih dahulu mengeluarkan data calon keluarga penerima manfaat (KPM).

Data yang digunakan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimutakhirkan dalam basis data terpadu (BDT) pada 2015. Semua penerima bansos mengacu pada BDT. Sekalipun ada warga miskin, tetapi tidak tercantum dalam BDT, tidak akan menerima bantuan.

Mekanisme pengusulan warga miskin agar masuk BDT yakni melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Kemudian, diusulkan ke pemerintah untuk dilanjutkan ke Kemensos.

Pendamping PKH tidak diperbolehkan menambah KPM. Mereka hanya diberi kewenangan mencoret yang tidak layak menerima bansos itu. ”Sejak 2018 sudah ada 2.500 KPM yang keluar sebagai penerima PKH,” terangnya.

Beberapa waktu lalu, pendamping PKH mengusulkan tujuh ribu penerima baru. Tetapi, usulan itu mentah lantaran data yang diusulkan tidak tercantum dalam BDT. ”Acuannya adalah BDT,” tandasnya.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia