Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Ruang Baca Perpusda Kurang Representatif

11 Oktober 2019, 01: 00: 59 WIB | editor : Abdul Basri

TAK MEMBACA BUKU: Pengunjung bermain HP di ruang baca Perpusda Sumenep kemarin.

TAK MEMBACA BUKU: Pengunjung bermain HP di ruang baca Perpusda Sumenep kemarin. (JUNAIDI PONDIYANTO/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Ruang baca perpustakaan daerah (perpusda) di Kota Keris kurang representatif. Gedung di lantai dua harus disekat menjadi dua bagian. Yakni, untuk ruang baca dan ruang kerja pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sumenep.

Kepala DPK Ahmad Masuni tidak menampik ruang baca perpusda di lembaganya belum representatif. Terlebih, pengunjung yang ingin menambah wawasan di perpusda semakin banyak. ”Memang belum representatif dan kurang lebar,” akunya.

Idealnya, lanjut Masuni, pemerintah sudah harus memindah perpusda. Namun, masih terkendala dengan ketersediaan lahan dan anggaran. Karenanya, perluasan ruang baca belum bisa dilakukan.

”Harus ada lahan baru yang disediakan untuk pembaca yang sifatnya indoor dan outdoor,” ujarnya.

Selain pengunjung biasa, pihaknya kerap menerima studi kepustakaan dari beberapa lambaga. Dengan begitu, pihaknya membutuhkan tempat ruang baca. Apalagi, setiap tahun koleksi buku bertambah puluhan ribu. ”Sedangkan ruang baca kami tetap itu-itu saja,” kata Masuni kemarin (10/10).

Diakui, tahun ini lembaganya sudah mempersiapkan pengajuan anggaran dan lahan kepada bupati untuk pembangunan perpusda. Masuni berharap ada respons positif dari pengajuan yang dilakukan agar budaya literasi di Kota Keris semakin berkembang.

”Kami akan ajukan tahun ini proposalnya secara menyeluruh. Karena harus dipindah kalau memang mau maju,” tegasnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Sumenep Latib mengaku belum tahu banyak tentang realita yang terjadi di perpusda. Namun, dia berjanji, jika dianggap urgen akan tetap memperjuangkan keinginan DKP yang meminta ada pemnbangunan gedung baru.

”Kita lihat saja nanti, apakah masuk skala prioritas atau tidak. Jika tidak perlu, kita sikapi bersama,” ucap anggota badan anggaran (banggar) DPRD sumenep tersebut.

Politikus PPP itu menilai, kelayakan perpusda memang harus menjadi perhatian bersama. Mengingat, pemerintah memiliki keinginan dalam peningkatan budaya literasi. Demi menambah wawasan masyarakat. ”Perpustakaan itu soal ilmu. Jadi harus menjadi perhatian,” tukasnya. (jup)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia