Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Features

Keluh Kesah Pendamping Pekerja Migran Indonesia (PPMI)

Masyarakat Lebih Pilih Tekong

10 Oktober 2019, 01: 34: 51 WIB | editor : Abdul Basri

MENGELUH: Pendamping TKI berbincang di ruang tunggu DPRD Pamekasan kemarin.

MENGELUH: Pendamping TKI berbincang di ruang tunggu DPRD Pamekasan kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

Ikhtiar pemerintah memberantas tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal tidak mudah. Tenaga pendamping yang diturunkan menemui batu sandungan. Bahkan kerap mendapat intimidasi.

RUANG tunggu kantor DPRD Pamekasan ramai pada Selasa (8/10). Sejumlah pemuda berseragam putih lengkap dengan ransel di punggungnya duduk santai di ruang ber-AC itu. Mereka berbincang santai. Senyum hingga tawa mengisi perbincangan.

Sembilan orang itu merupakan Pendamping Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bentukan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pamekasan. Kedatangannya ke gedung wakil rakyat ingin menyampaikan pengalamannya selama bertugas di lapangan.

Banyak kendala yang dihadapi pendamping TKI itu saat menjalankan tugas. Di antaranya, mendapat intimidasi dari tekong. Orang yang melayani jasa berangkat ke luar negeri itu risi dengan keberadaan PPMI.

Koordinator PPMI Pamekasan Purawi menuturkan, tekong tidak senang jika masyarakat berangkat ke luar negeri menggunakan jalur resmi. Mereka merasa pendapatannya terancam menurun.

Tak ayal, para tekong mengintimidasi pendamping yang bertugas memberikan sosialisasi. Upaya mendekati masyarakat dilakukan secara intens. Akibatnya, warga yang hendak ke luar negeri lebih memilih berangkat melalui tekong.

Padahal, tenaga pendamping menyosialisasikan ancaman jika berangkat ke luar negeri melalui tekong secara masif. Di antaranya, ancaman tidak mendapat pekerjaan hingga ancaman perlindungan hukum.

Namun, materi sosialisasi cenderung dikesampingkan. Rayuan tekong lebih diikuti dibandingkan dengan pemahaman yang disampaikan pendamping. ”Masyarakat lebih memilih tekong,” kata Purawi.

Berbagai upaya dilakukan pendamping untuk memberantas TKI ilegal. Di antaranya, pola sosialisasi tidak hanya mengandalkan tenaga pendamping. Tetapi, menggandeng tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga lembaga pendidikan.

Salah satu alasan masyarakat lebih memilih tekong dibanding pemerintah karena faktor cepat. Mereka cenderung tidak mau ribet dengan urusan administrasi. Pengurusan administrasi calon TKI yang berangkat melalui tekong biasanya difasilitasi.

Sementara itu, yang berangkat secara resmi harus mengurus sendiri. Kemudian, sebelum berangkat, mereka masih dibekali keahlian sehingga sesampainya di negeri orang bisa menyesuaikan dengan pekerjaannya.

Calon TKI legal juga diberi pelatihan bahasa sesuai dengan negara tujuan. Harapannya, mereka bekerja nyaman tanpa terkendala keahlian dan bahasa. ”Mungkin dianggap ribet sehingga lebih memilih berangkat (ke luar negeri) melalui tekong,” katanya.

Purawi mengatakan, upaya sosialisasi akan dilakukan lebih intens dan masif. Harapannya, masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri tidak lagi melalui tekong, tetapi melalui jalur resmi dari pemerintah.

Anggota DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, membalikkan kebiasaan masyarakat tidak mudah. Butuh kerja keras dan upaya maksimal dari pendamping. Dengan demikian, kinerja harus ditingkatkan.

Pola pendekatan terhadap masyarakat harus diubah. Hindari kegiatan seremonial. Pendamping harus lebih pada pendekatan persuasif. ”Pendekatan dari hati ke hati akan lebih didengarkan,” katanya.

Harun berharap, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dari pemerintah. Dengan demikian, mereka mendapat perlindungan. Pekerjaan jelas dan perlindungan keselamatan juga jelas.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia