Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Hari Ini Uji Kelayakan Calon Anggota KI

Tak Ada Anggaran, Pansus Gagal Konsultasi

09 Oktober 2019, 02: 53: 46 WIB | editor : Abdul Basri

Nur Hasan  Ketua Pansus KI DPRD Bangkalan.

Nur Hasan Ketua Pansus KI DPRD Bangkalan. (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Panitia khusus (pansus) fit and proper test calon anggota Komisi Informasi (KI) DPRD Bangkalan sudah dibentuk. Sudah seharusnya pansus segera melaksanakan tahapan uji kelayakan terhadap 15 calon anggota KI hasil pansel.

Ketua Pansus KI DPRD Bangkalan Nur Hasan mengutarakan, pihaknya akan segera melakukan fit and proper test kepada peserta yang masuk 15 besar. Jika tidak ada perubahan, hari ini digelar uji kelayakan tersebut.

SK komisioner KI periode sebelumnya berakhir 9 Oktober. ”Agar tidak terjadi kekosongan, besok (hari ini. Red) kami gelar fit and proper test,” kata dia kemarin (8/10).

Namun, dia belum bisa memastikan karena masih mau menggelar rapat dengan eksekutif berkaitan dengan teknis tahapan fit and proper test. ”Tenaga ahli sudah ada. Sekarang merumuskan tata tertib dan formulasi fit and proper test,” ujarnya.

Semestinya pansus melakukan konsultasi ke kabupaten/kota lainnya, atau ke KI pusat. Tujuannya, mengetahui perkembangan KI. ”Namun berhubung anggaran tidak ada, kami tidak bisa melakukan konsultasi,” ucapnya.

Pelaksanaan fit and proper test hanya satu hari. Nanti dipilih berdasarkan ranking dari satu hingga lima belas. Pihak eksekutif dalam hal ini bupati selayaknya memilih dari satu sampai lima besar. ”Hasil fit and proper test menjadi dasar bupati untuk memilih dari satu sampai lima besar,” terangnya.

Apabila bupati memiliki pertimbangan lain, lalu memilih di luar dari satu sampai lima besar, itu kewenangan bupati asal tidak melabrak aturan. ”Pansus hanya diberikan kewenangan untuk memilih dari satu hingga lima belas besar,” jelasnya.

Plt Kepala Diskominfo Bangkalan Agus Zein membenarkan bahwa 9 Oktober merupakan SK berakhirnya masa jabatan anggota KI yang lama. ”Tetapi honor mereka hingga akhir Oktober. Tidak mungkin separo bulan,” katanya. Karena itu, meski nanti anggota KI yang baru dilantik pertengahan Oktober, tetap baru bisa bertugas 1 November. 

(mr/daf/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia